Gerindra Minta Jokowi Copot Wiranto
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Jokowi mencopot Wiranto karena pernyataan soal pembredelan media dan usulan tim hukum nasional. Sebab pernyataan Wiranto membuat Indonesia kembali ke rezim otoriter.
"Saran saya saya copot saja Menkopolhukam. Pernyataan yang bisa menyeret Pak Jokowi kembali ke rezim otoriter," kata Andre di gedung DPR, Jakarta, Selasa 7 Mei 2019.
Ia menambahkan, saat ini koalisinya meminta agar dibentuk tim pencari fakta soal Pemilu, tapi pemerintah malah sibuk dengan pernyataan yang membuat gaduh dan meresahkan masyarakat
"Pertama akan membreidel media, lalu berani akan mematikan media sosial, berani akan membuat tim pemantau orang yang mengkritik pemerintah. Ini kan menurut saya kemunduran terhadap demokrasi dan kami ingatkan Pak Jokowi sebagai penikmat reformasi, kami ingatkan. Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, tidak akan pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Jangan sampai Bapak sebagai penikmat reformasi malah melawan semangat reformasi dengan melakukan pembreidelan terhadap media, pembreidelan terhadap media sosial, dengan melarang dan menakut-nakuti tokoh untuk bicara," kata Andre.
Ia menegaskan, pernyataan Wiranto kemunduran terhadap demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi. Wiranto sebagai Menko Polhukam berbeda dengan semangat dan janji kampanye Jokowi sejak 2014 soal menjamin kebebasan berpendapat.
"Saya rasa tidak perlu lagi (tim hukum nasional), selama ini kalau ada yang salah ada yang mengeluarkan pendapat, tinggal dilaporkan ke pihak Kepolisian, sekarang tanya mau bayar gajinya seperti apa, mengutang lagi," kata Andre.
Ia menjelaskan, yang melanggar cukup diproses di Kepolisian. Wacana ini menurutnya terkesan menakut-nakuti masyarakat untuk jangan berbicara. Menurutnya, hal ini justru kembali ke zaman Orde Baru.
"Makanya saya usulkan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi janji di 2014 akan membuka kebebasan berpendapat dan menjamin kebebasan berpendapat dan pers. Langkah yang disampaikan Pak Wiranto kemarin adalah langkah mundur kalau menurut saya. Dan mengkhianati semangat reformasi dan Pak Wiranto itu tidak memahami makna kebebasan berpendapat yang disampaikan Pak Jokowi di 2014," kata Andre. (mus)