BPN: Pihak yang Mau Larang Ijtima Ulama III Anti Demokrasi

VIVA – Ijtima Ulama akan kembali digelar dengan agenda membahas dugaan kecurangan Pemilu 2019. Rencananya, Ijtima Ulama III ini akan digelar di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat, 1 Mei Mendatang.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Ijtima Ulama adalah hal yang wajar dan biasa. Menurutnya, sikap para ulama tersebut untuk membuat panduan umat untuk bersikap paska pencoblosan pemilu 2019.

"Saya pikir itu wajar dan biasa saja ulama berkumpul kemudian membuat direction panduan bagaimana umat bersikap terkait dengan konstelasi politik yang sedang berlangsung," kata Dahnil kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Untuk itu, ia pun menegaskan tak ada satu pihakpun yang bisa mencegah atau melarang penyelenggaraan Ijtima Ulama termasuk pemerintah.

"Tidak ada pihak manapun yg bisa mencegah apalagi melarang atau tidak boleh ada Ijtima Ulama. Itu sama dengan melarang ulama untuk bersikap dan memberi panduan," ujarnya.

Bahkan, ia menyebut bahwa pihak yang melarang atau mencegah penyelenggaraan Ijtima Ulama adalah orang yang anti demokrasi.

"Jadi kalau ada pihak yang mau larang Ijtima Ulama apalagi pemerintah itu tindakan represif yang anti demokrasi dan itu tidak konstitusional," tuturnya.

Lebih lanjut, hingga saat ini dirinya belum mengetahui apakah Prabowo-Sandiaga diundang dalam Ijtima Ulama III tersebut. Namun, jika diundang maka Prabowo-Sandiaga akan datang.

"Belum ada (undangan). Yang jelas kalau diundang Prabowo Sandi akan datang," katanya.