Kehadiran Tol Laut Harus Seimbangkan Disparitas Harga

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa kehadiran tol laut harus menjadi penyeimbang disparitas harga. Menurut hasil pantauannya, selama ini pengiriman barang lewat kapal tol laut lebih banyak menguntungkan pedagang karena barang yang dikirim dikuasai pedagang. Hal itu menyebabkan disparitas harga. Menurutnya, barang yang diangkut tol laut harus bisa menekan harga pasar karena Pemerintah sudah memberikan subsidi. 

“Meskipun demikian, saya tidak menyalahkan operator karena mendapat muatan dari perdagangan yang menyediakan barang-barang, sedang Kementerian Perhubungan sebagai fasilitator. Saya mengkritik Menteri Koordinator Perekonomian karena tidak membuat rinci bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di daerah,” papar Bambang saat melaksanakan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/4). 

Lebih lanjut, Bambang menilai selama ini Pemerintah tidak melakukan konsep benar tentang jenis dan kebutuhan barang yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan dia mengkritik perjalanan kapal tol laut sangat tidak ada fungsinya, sehingga akan lebih baik jika dibubarkan saja karena hanya membebani APBN.

Fakta-fakta itu terlihat saat ia berbincang dengan Kapten Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara yang akan berangkat ke Sulawesi Utara. Banyak muatan yang dikirim tidak sesuai harapan masyarakat daerah dan terjadi double handling, sehingga menambah biaya karena sistem trayek yang belum sempurna. Dalam perbincangan itu, kapten kapal mengaku memuat beras Bulog.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini meninjau kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak. Kunjungan ini dihadiri Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama, Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pejabat Pelindo III Regional Jatim, dan Pejabat PT. Pelni Cabang Surabaya selaku operator kapal tol laut.

Bambang berbincang dengan beberapa pejabat PT Pelni selaku operator KM dan Logistik Nusantara, sekaligus mengecek manives muatan kapal. Ia mengecek keseluruhan untuk mengetahui muatan kapal apakah merupakan 11 bahan pokok.

Secara keseluruhan, di manives kapal merupakan bagian 11 bahan pokok, tetapi pengiriman barang tol laut belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Agar tol laut bermanfaat, legislator dapil Jatim I itu menegaskan seharusnya Menko Perekonomian menentukan jenis barang pokok yang dibutuhkan di daerah dan merupakan kebutuhan masyarakat.