Fadli Zon: Menteri Jadi Jurkam, Menimbulkan Konflik Kepentingan

VIVA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon mengkritik gaya Jokowi yang mengajak menterinya menjadi tim kampanye. Ia menilai, cara ini bisa terjadi konflik kepentingan.

Fadli menyayangkan hal ini karena sebagai menteri seharusnya, bisa menempatkan dalam posisi netral.

"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of Interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral. Jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.

Ia menambahkan, hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri soal menteri tak perlu terlibat dalam politik praktis. Sebab, dikhawatirkan para menteri membagikan satu program saat menjadi juru kampanye meskipun hal tersebut adalah hak pribadi.

"Misalnya mereka membagi satu program, misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam. Nah, ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan, dia sebagai menteri atau jurkam?" ujar  Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

Menurutnya, seharusnya dalam kampanye ada keadilan dan kejujuran. Ia menyindir agar jangan sampai dalam kampanye malah melibatkan aparat birokrasi.

Fadli menyinggung posisi Kantor Staf Presiden atau KSP yang di dalamnya terlibat dalam tim kampanye Jokowi. Begitupun dengan politikus Golkar Nusron Wahid yang notabene merupakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Kita lihat di sana KSP itu setingkat menteri. Tapi juga jadi tim yang aktif di dalam TKN. Kemarin saya kritik juga saudara Nusron Wahid juga kepala badan. Tapi juga aktif menjadi pendukung 01, ini menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi seperti ini karena melibatkan aparatur." (mus)