Fadli Zon: Pemerintah Membodohi Publik

VIVA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencemooh klaim-klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya tak sesuai kenyataan. Dia menilai sebuah prestasi itu jika perencanaan awal pemerintah dapat direalisasikan dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Fadli mengamati, pemerintah sebetulnya tak punya peta jalan pembangunan yang jelas, sehingga yang terjadi selama ini menggalakkan pembangunan hanya untuk etalase politik atau pencitraan belaka.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 2 Januari 2019, mencela juga ketidakkonsistenan pemerintahan Jokowi mewujudkan jargon Revolusi Mental. Sebab belakangan jargon politik itu malah seolah lenyap dan dilupakan, lalu digantikan dengan klaim pembangunan infrastruktur.

Masalahnya, kata Fadli, klaim infrastruktur itu sering mengambil hasil-hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau pemerintah daerah. Dia mencontohkan pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang sebenarnya keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, kader PKS. "Tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat sekarang," ujarnya.

Menurut dia, adanya kesenjangan antara janji dengan realisasi menunjukkan sejak awal pemerintah tak punya strategi pembangunan yang jelas. Dia menilai anggaran publik dan utang-utang secara jorjoran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan mengabaikan kebutuhan lain.

"Pembangunan mestinya juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk kepentingan etalase politik atau pencitraan semu. Mahal sekali harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia nantinya," katanya.

Fadli mencontohkan, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera atau jalan-jalan arterinya yang rusak, pemerintah malah berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Dia juga menyebut tol berbayar adalah bentuk pemerintah berbisnis dengan rakyat, bukan pelayanan.

"Saya juga melihat klaim-klaim keberhasilan pembangunan ekonomi pemerintah cenderung membodohi publik," katanya. (ase)