Komisi VII DPR Nilai Sisi Penegakan Hukum di KLHK Masih Lemah

VIVA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyatakan bahwa sisi penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih lemah. Oleh karenanya diperlukan adanya penambahan anggaran yang lebih besar agar kinerja satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK dapat bekerja lebih efektif lagi.

“Terkait penambahan anggaran tersebut, Komisi VII meminta agar dapat diposkan penambahan anggaran di satuan kerja di bawah Dirjen Gakkum KLHK ini, supaya kinerja kementerian dapat lebih bergengsi dan berwibawa secara sistem, dan satuan kerjanya bisa bekerja lebih efektif,” ucap Nasir saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Senada dengan Nasir, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar juga mengatakan diperlukan adanya penambahan anggaran pada program penegakan hukum di KLHK. Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu Komisi VII DPR RI telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang berkaitan dengan kinerja Dirjen Gakkum. Pihaknya melihat banyak kekurangan-kekurangan dari unit satuan kerja Gakkum dalam proses penegakan hukumnya.

“Baik dari masalah transportasi dan lain-lainnya. Kami juga mewacanakan bahwa kita akan meminta kepada Menteri LHK untuk dapat memberikan kendaraan (operasional) bagi mereka-mereka yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan,” tegas Gunhar.

Gunhar menilai, kendaraan operasional yang ada saat ini kondisinya sangat tidak layak. “Kita sudah sampai di lokasi, sementara dari pihak Gakkum masih terseok-seok untuk mencapai lokasi. Jangankan ingin menegakkan hukum, marwah dia sebagai penegak hukum sendiri tidak ada,” tandasnya. (dpr.go.id)