Soal Dana Kelurahan, PKS: Wajar Politis, Incumbent Punya Kuasa

VIVA – Usulan dana kelurahan dinilai harus disertai dengan perencanaan yang matang, bukan justru memunculkan perdebatan. Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menilai usulan dana kelurahan sebenarnya berasal dari niat baik.

Mardani, yang juga Ketua DPP PKS, bahkan menekankan hal tersebut belum cukup, karena harus ada perencanaan yang matang. "Dana kelurahan niatnya baik. Tapi, niat baik saja tak cukup. Harus ada sistem dan perencanaan yang matang," kata Mardani di gedung DPR, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Menurutnya, realisasi dana desa perlu ada pendampingan dan sinergi dengan kementerian atau lembaga lain. Bagi Mardani, tanpa didahului pilot project, kecil kemungkinan sukses di tahap pertama.

Munculnya rancangan dana kelurahan ini tengah membuat perdebatan. Kubu oposisi mengkritik dana kelurahan dari pemerintah itu hanya kepentingan politik.

"Wajar kalau [dianggap] politis. Tapi incumbent memang punya kuasa," kata Mardani.

Pemerintah  tengah menyiapkan dana kelurahan dalam RAPBN 2019 yang saat ini digodok bareng dengan Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI. Tujuan dana kelurahan diharapkan ada pemerataan pembangunan. Namun, alokasi jumlah dana kelurahan beda dengan dana desa. (ren)