Fadli Zon: Pesantren Belum Dapat Perhatian Maksimal dari Pemerintah
VIVA – Sektor pendidikan pesantren belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Padahal, potensi sumber daya manusia (SDM) dari pesantren sangat tinggi. Bila pesantren mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik dari pemerintah, itu tidak saja menggerakkan SDM, tapi juga ekonomi rakyat.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di hadapan para ulama se-Priangan Timur yang menemuinya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis 27 September 2018. “Pendidikan pesantren belum mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, termasuk madrasah-madrasah atau sekolah agama. Perhatian pemerintah kurang proporsional. Selama ini perhatiannya hanya pada sekolah-sekolah umum,” ujarnya.
Anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20 persen sebetulnya mencakup pemberdayaan pendidikan pesantren dan sekolah-sekolah agama lainnya. Bila APBN saat ini mencapai Rp2.000 triliun, maka anggaran untuk pendidikan sekitar Rp400 triliun.
“Bagaimana anggaran ini bisa menyentuh pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah agama. Ini isu penting. Jangan hanya memikirkan sekolah umum, karena anggaran itu luar biasa besarnya,” kometar politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut Fadli menyampaikan, untuk meningkatkan pendidikan pesantren perlu ada standarisasi baik di pesantren modern maupun tradisional. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas SDM pesantren agar tidak kalah dengan kualitas SDM dari sekolah-sekolah umum. Seperti diketahui, potensi SDM pesantren sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk berkiprah di semua sektor.
Pemanfaatan teknologi digital juga jadi keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh dunia pesantren. Dakwah modern juga kini memanfaatkan teknologi informasi dan digital. “Saya melihat ini potensi yang besar bagi ekonomi keumatan dan pesantren. Tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi. Sekarang serba digital. Dalam bidang dakwah pun sudah menggunakan IT. Ke depan kita akan memikirkan kemajuan pesantren dan sekolah-sekolah agama dan lembaga ekonomi keumatan atau pesantren,” seru Fadli.(dpr.go.id