Komisi X: Perpusnas Perlu Bertransformasi jadi Layanan Inklusi Sosial

VIVA – Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk melakukan kajian mendalam terkait pilot project perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pasalnya, perpustakaan kini perlu bertransformasi menjadi layanan yang berbasis inklusi sosial. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan.

“Jadi, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Perpusnas RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Legislator Partai Gerindra itu menilai, kemampuan literasi  penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia. Untuk itu, dalam pengembangan perpustakaan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Bentuk layanan perpustakaan harus seusai dengan kebutuhan daerah, misalnya  di daerah Kalimantan, perlu perpustakaan terapung. Perlu strategi untuk peningkatan mobilitas dan jumlah pemustaka yang harus disesuaikan dengan situasi daerah,” pungkas legislator dapil Jambi itu.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Perpusnas RI Sri Sumekar menyampaikan rencana kerja Perpusnas yang mendapat alokasi anggaran pada  RAPBN 2019 sebesar Rp 730 miliar. Salah satu program prioritasnya adalah fokus dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi serta program gemar membaca.

“Utamanya adalah unutk peningkatan literasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu perlu dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi nasional dan desa. Kemudian, adanya pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, peningkatan kualitas dan keragaman perpustakaan, serta meningkatkan pengelolaan pelestarian fisik dan naskah kuno melalui konservasi,” jelasnya.