Pigai: KPU-Bawaslu Jangan Datar soal SBY WO karena Relawan Jokowi
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Aksi walk out Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, masih jadi perhatian. Aksi walk out SBY sebagai protes karena adanya pelanggaran dan provokasi dari relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengamat sosial yang juga eks komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan seharusnya KPU dan Bawaslu tak bisa biasa saja soal pelanggaran dalam kampanye damai.
"Bagaimana mau membangun pemilu adil dan berkualitas. Kalau tahap awal deklarasi damai saja sudah dilanggar. KPU, Bawaslu jangan datar-datar saja soal SBY WO karena relawan capres Jokowi," kata Pigai kepada VIVA, Senin malam, 24 September 2018.
Pigai mengatakan sebenarnya relawan menjadi tanggung jawab partai politik. Artinya, kata dia, sejauh mana keberhasilan partai bisa membentuk kedewasaan barisan pendukungnya untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati.
"Ini belum ada kedewasaan politik. Bagaimana membangun komunikasi politik secara benar yang harus dimulai dari parpol," jelas Pigai.
Kemudian, Pigai mengingatkan peran Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral harus adil. Merujuk UU, dua lembaga tersebut punya tanggung jawab aktif untuk menciptakan kualitas pemilu.
"Ini penting karena tahapan kampanye masih panjang. KPU, Bawaslu harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi ke depannya," sebutnya.
Baca: SBY Walk Out Defile Kampanye Damai Gara-gara Relawan Jokowi
Lalu, Pigai menambahkan, Pemilu 2019 kompleks karena terdiri dari rangkaian pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) secara serentak. Namun, kata dia, ukuran pilpres mungkin dianggap elite politik lebih bergengsi.
"Karena bergengsi dan jadi momentum demokrasi tertinggi ini ya sudah seharusnya aspek demokrasi ditegakkan," ujar pria asal Papua tersebut.
Baca: Cerita Ketum Projo saat Insiden yang Membuat SBY Walk Out