KPU: Data Pemilih Ganda di Bawah 1 Persen
- tvOne
VIVA - Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan pihaknya saat ini terus berupaya menyelesaikan potensi ganda daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Viryan, saat ini jumlah pemilih ganda sudah terdeteksi di bawah 1 persen dari total DPT nasional sebanyak 185 juta.
"Nama pemilih yang alami kegandaan dari total DPT 185 juta, perhari ini sudah di bawah 1 persen, yaitu 795 ribu," kata Viryan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu 15 September 2018.
Ia menambahkan, saat ini seluruh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih terus membersihkan atau membersihkan daftar pemilih ganda tersebut. Ia meyakini pada batas 10 hari rekapitulasi DPT pascapenetapan jumlah DPT yang jatuh pada hari Minggu besok, 16 September 2018 akan rampung seluruhnya.
"Kami masih menunggu data-data hasil pencermatan KPU kabupaten/kota yang direkap KPU provinsi hingga malam ini, kami tunggu dan harapanya bisa dibersihkan sebersih mungkin sesuai semangat kami, DPT bersih," ujarnya.
Ia menambahkan hasil rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu akan disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT hasil perbaikan nasional besok di KPU.
"Besok itu rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT hasil perbaikan nasional," tambahnya.
Ia pun meyakini data perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU selama 10 hari ini tidak akan menimbulkan polemik baik dengan Bawaslu, maupun partai politik peserta pemilu. Sebab, lanjut Viryan, selama proses perbaikan DPT ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan partai politik peserta pemilu.
"Selama 10 hari ini KPU bersama partai politik dan Bawaslu di pusat paling tidak sudah tiga kali lakukan pertemuan bahas teknis data. Data ganda versi A diuraikan, versi B diuraikan dan terakhir tadi malam kami dapat info dari teman-teman partai politik menyampaikan yang paling menyuarakan data ganda, mengapresiasi di angka 1,2 juta. Tapi data internal kami dibawah 1 juta. Data itu tentunya sedang dan akan diselesaikan KPU di daerah untuk dibersihkan," tuturnya.