Komisi X Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tinggi

Indonesia dan Tiongkok Pererat Kerjasama Bidang Pendidikan Tinggi
Sumber :
  • www.kemenkopmk.go.id

VIVA – Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana melihat bahwa pendidikan adalah modal sosial dasar yang sangat penting bagi membangun desain bangsa ini ke depan. Menurutnya, yang mendukung bangsa ini berkembang ke depannya bukan infrastruktur transportasi saja. Investasi infrastruktur pendidikan pun sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan.

Hal itu diungkapkan saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Politeknik Negeri Bengkalis, Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, Politeknik Kampar, Koordinator Kopertis Wilayah X, dan BAN PT di Pekanbaru, Riau, Senin (30/7/2018).

“Yang kita temukan di Riau, banyak gedung yang sudah dibangun. Tapi selama 3 tahun terakhir belum diteruskan lagi, bila tidak dilanjutkan pembangunannya, nanti akan rusak dan sama saja dengan membangun dari awal,” kata Dadang.

Politisi Partai Hanura ini mendorong penyelesaian sarana dan prasarana yang mangkrak. Pembangunan infratruktur untuk sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang tidak berjalan lagi, perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan cara yang berbeda.

“Terhambatnya pembangunan infrastruktur pendidikan seperti labotarium, gedung kuliah, rumah sakit pendidikan, gelanggang mahasiswa itu menyebabkan terhambatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang optimal,” analisa Dadang.

Dadang menegaskan, roadmap pendidikan tinggi berorientasi pada dua hal yang tak terpisah antara infrastruktur dan SDM. Standar pendidikan nasional itu salah satunya adalah tentang penyediaan sarana dan prasarana yang memang harus sudah selesai di tahun 2019 ini.

“Dimana periode selanjutnya baru fokus pada pembangunan SDM seperti penyediaan kuantitas guru, peningkatan kapasitas guru dan dosen,” imbuh politisi dapil Jawa Barat II itu.