6 Kesepakatan Jokowi-Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor

VIVA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy menuturkan bahwa malam tadi, 23 Juli 2018, digelar pertemuan koalisi pengusung Jokowi 2019, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum partai politik.

Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang dan M. Romahurmuziy. Airlangga terlebih dahulu hadir, disusul Rommy, Oso, Muhaimin, Megawati, dan terakhir Surya Paloh.

Rommy menyampaikan, pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh canda sejak pukul 19.00 sampai dengan 22.30 WIB di dua tempat. Diawali makan malam di teras belakang Istana Bogor dengan aneka menu, mulai sup tomyam sampai gurame kipas, sebagaimana foto yang beredar.

"Berhubung hujan lebat yang makin tampias, kami berpindah ke ruang makan di dalam Istana Bogor, sembari melanjutkan ngopi, minum teh, dan aneka buah," kata Rommy, Selasa 24 Juli 2018.

Rommy mengatakan, mereka melakukan pembahasan aneka topik, mulai dari yang paling gres soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD, kondisi nasional mutakhir di bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pencapresan.

"Pada kesempatan ini, saya hanya menyampaikan kaitan pencapresan, di mana koalisi menyepakati sejumlah hal pokok," lanjutnya.

Ada enam poin. Pertama, koalisi sepakat mengusung kembali Jokowi sebagai capres 2019 tanpa reserve.

Dua, koalisi menyepakati enam parpol sebagai formasi solid pengusungan. Dalam hal masih ada parpol lain yang dalam perundingannya di tempat lain tidak berakhir happy ending, koalisi tidak membatasi hanya pada enam parpol saja. Namun, tambahan anggota koalisi harus disepakati seluruh anggota yang enam secara mufakat.

Tiga, koalisi sepakat bahwa dukungan parpol-parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi itikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kekurangan setiap pemerintahan yang harus dikawal dan dikoreksi terus-menerus secara santun, terukur, dan menjunjung tinggi etika politik.

Empat, koalisi menyepakati secara bulat satu nama cawapres warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi. Adapun kapan penyampaian namanya kepada publik, koalisi memberikan kehormatan tertinggi kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkan pada saatnya.

Lima, koalisi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan hari baik pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres 4-10 Agustus 2018, menyesuaikan juga dengan kesibukan tugas-tugas negara yang dia emban.

Enam, koalisi sepakat untuk memerangi digunakannya hoax, fitnah, dan insinuasi kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik. Seraya mengingatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu atas digunakannya hal-hal tersebut dalam pilkada yang telah berlalu maupun pilpres dan pileg tahun depan.

"Mengingat, hal tersebut berpotensi memecah-belah sesama anak bangsa dan mengusik kerukunan umat beragama yang mencederai nasionalisme kita," kata Rommy.

Dia menambahkan, koalisi yang enam sepakat akan bertemu kembali selambat-lambatnya pekan depan, untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan yang dianggap perlu dalam rangka pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019.