Sandiaga: Penggalangan Dana Bisa Hindari Politik Sandera

VIVA - Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, merespons positif penggalangan dana yang diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Sandiaga, melalui penggalangan dana, maka akan membuat Gerindra terbebas dari politik balas budi.

Lewat dana yang didapat dari masyarakat, maka Gerindra akan dapat berjuang membela rakyat tanpa harus sungkan. Karena dana benar-benar berasal dari rakyat.

"Politik balas budi akan mengakibatkan pemimpin negeri ini tersandera oleh kepentingan pengusaha besar. Saya dulu pengusaha besar juga dan saya tahu bagaimana lika-likunya. Penggalangan dana menuju setiap perhelatan demokrasi nasional dan demokrasi itu sangat memakan biaya, memobilisasi logistik. Jadi ini terobosan baru dari Gerindra," kata Sandiaga, Jumat malam, 22 Mei 2018.

Sandiaga mengatakan, program penggalangan dana politik ini semestinya akan difokuskan untuk kalangan kelas menengah ke atas. Karena kelas menengah yang aktif dalam berdemokrasi dianggap dapat menjadi kunci suksesnya demokrasi di Tanah Air.

"Fokus kami harusnya kepada para masyarakat yang di kelas menengah. Karena penentu kebijakan kami ke depan mestinya kelas menengah. Kelas menengah yang sehat, yang aktif dalam berdemokrasi itu menjadi kunci kesuksesan dari setiap demokrasi, apalagi demokrasi yang sekarang baru bertumbuh seperti di Indonesia," ujarnya.

Sandiaga sempat menerapkan cara ini di Jakarta. Saat maju dalam perhelatan Pilkada 2017, Sandiaga tidak bergantung kepada pengusaha besar. Sehingga ketika memimpin Ibu Kota, dia dapat bebas mengambil kebijakan tanpa sungkan dengan pihak-pihak lain.

"Alhamdulillah kami bisa menjalankan di DKI ini karena enggak punya beban sama sekali dengan politik balas budi. Dan biasanya para pengusaha besar tersebut ingin ada pengaruh pada kebijakan ke depan karena dia ikut mendanai," ucapnya.

Sandiaga berharap, apa yang digagas Prabowo dapat berjalan efektif. "Harapan kita akan efektif. Harapan ini juga sebagai langkah baru pendidikan politik bagi kelas menengah," ujarnya. (ase)