Polisi Jadi Plt Gubernur Jabar, PSI: Wajar Publik Curiga

VIVA – Kontroversi pengangkatan perwira tinggi Polri, Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat terus bergulir. Banyak yang berpandangan pengangkatan mantan Kapolda Metero Jaya itu tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menolak dwifungsi ABRI.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, turut mengkritisi pengangkatan jenderal Polisi aktif sebagai Plt Gubernur. Pasalnya, penempatan Perwira Polri aktif sebagai Plt kepala daerah mengingatkan publik mengenai Dwifungsi ABRI. Sehingga wajar apabila publik menolak pengangkatan M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.

"Jadi, wajar saja ada kekhawatiran di situ. Penunjukkan tanpa proses yang transparan juga menimbulkan kecurigaan publik. Kemendagri harus serius mendengarkan opini publik yang menolak pengangkatan ini," kata Tsamara kepada VIVA, Rabu, 20 Juni 2018.

Menurut Tsamara, masih banyak birokrat yang kompeten di Jawa Barat dan Kemendagri untuk menduduki jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Di samping itu, kesempatan ini juga bisa jadi momentum Kemendagri mengapresiasi birokrat yang punya kinerja baik dengan memberikan kepercayaan sebagai Plt kepala daerah.

"Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri tidak kekurangan birokrat kompeten untuk menduduki jabatan Plt. Saya yakin banyak birokrat yang punya performa baik dan layak diberi kepercayaan menjadi Plt. Apalagi birokrat lebih memahami administrasi pemerintahan daerah," ujarnya.

Dengan peluang itu, Ia tak ingin banyak birokrat putus harapan karena merasa tak dibutuhkan bahkan untuk jabatan yang seharusnya memang diisi para birokrat. "Prinsip meritokrasi harus dikedepankan. Jangan sampai nanti birokrat merasa ‘Ah, kerja bagus atau tidak bagus, toh tidak diapresiasi’. Karena itu, Kemendagri harus mengevaluasi kebijakan ini," tuturnya.

Meski demikian, Tsamara tetap percaya dengan profesionalisme Iriawan sebagai perwira Polri. Hanya saja menurutnya, jabatan yang kini diemban oleh Iriawan tak kalah penting, dan sebaiknya Iriawan fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat Kepolisian. "Ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya," imbaunya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada Senin, 17 Juni 2018. Pelantikan dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo ditengah kontroversi soal tepat tidaknya sosok Iriawan memimpin Jabar

Seusai pelantikan, Komjen Polisi Iriawan akan memimpin Jawa Barat sementara waktu sampai Gubernur Jabar definitif resmi dilantik. Sebab, setelah masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar resmi berakhir pada 13 Juni 2018, maka terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut.

Sedangkan Ahmad Heryawan tidak bisa melanjutkan tugasnya karena telah dua periode menjadi gubernur dan habis masa baktinya setelah dilantik lima tahun lalu. Sementara Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengikuti Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon gubernur.