Golkar soal Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar: Jangan Lebay!

VIVA – Partai Golkar menyebut wacana pembentukan panitia khusus hak angket atas polemik penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sebagai ide berlebihan alias lebay.

Sikap Golkar itu menyoroti pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, yang mengatakan partainya akan mendorong Parlemen untuk membentuk panitia khusus hak angket.

"Jangan terlalu lebay alias berlebihan menanggapi penunjukan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, apalagi sampai mengusulkan hak angket segala," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 19 Juni 2018. 

Menurut Ace, jika ada pihak yang tidak puas dengan kebijakan itu, Komisi II DPR RI dapat memanggil Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan alasan menunjuk Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Partai Golkar, katanya, menilai bahwa itu adalah murni kewenangan pemerintah. Kebijakan itu pasti sudah dikaji dari aspek perundang-undangan yang berlaku.

Sejauh ini, Ace mengingatkan, sudah banyak perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan di luar tugas Kepolisian. Salah satunya, Ronny F Sompie yang saat ini merupakan Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tahun 2016, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat juga diisi perwira tinggi Polri, Irjen Carlo Brix Tewu.  Sebelumnya, Carlo menjabat Pelaksana Harian Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

"Pak Iriawan kan posisi sebelumnya bukan menempati di struktur aktif jabatan Kepolisian, tetapi sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Jadi tidak bisa dianggap melanggar UU Kepolisian," kata Ace.