Iriawan Plt Gubernur Jabar, Jangan Ada Konflik Kepentingan

VIVA – Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi menilai, rencana pelantikan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur atau Plt Jawa Barat, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maupun Permendagri 1/2018.

Ia, karena itu menekankan pemerintah tetap perlu memperhatikan, agar tak ada konflik kepentingan dalam pemilihan itu.

"Hanya saja, pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan," kata Baidowi, saat dihubungi, Senin 18 Juni 2018.

Ia melanjutkan, pentingnya menekankan soal tak ada konflik kepentingan, lantaran di Jawa Barat, diketahui ada salah satu kontestan berlatar belakang polisi.

"Jika melihat waktu pelaksanaan pilkada, potensi adanya skenario kecurangan yang dicurigai banyak pihak, kami melihatnya sulit untuk terjadi," kata Baidowi.

Menurutnya, pada era sekarang, memanfaatkan birokrasi bukanlah perkara mudah, karena kontrol dari Bawaslu sampai ke tingkat TPS.

"Begitu pun perhatian masyarakat dan pegiat Pemilu juga ketat. Di pundak Iriawan, nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan pilkada atau tetap profesional. Kami masih meyakini, Polri tetap berada dalam koridornya," kata Baidowi.

Untuk diketahui, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iriawan, alias Iwan Bule bakal dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin 17 Juni 2018

Nota tugas beserta pelantikan kepada Iriawan berdasarkan Keputusan Presiden dan akan langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. (asp)