PPP: Sebaiknya Zulkifli Urus Internal Partainya

VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan yang menyebut usaha Joko Widodo mendekati umat Islam dirusak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ia pun meminta PAN mengurus internalnya sendiri, agar berupaya mendekatkan Jokowi dengan umat Islam.

"Sebaiknya Pak Zulkifli urus internal partainya, kan masuk dalam koalisi Jokowi dan JK. Apa yang dilakukan untuk mendekatkan Jokowi dengan umat Islam," kata Baidowi, saat dihubungi, Rabu 23 Mei 2018.

Ia menambahkan, daftar 200 mubalig yang dibuat Menag dianggap tak merusak upaya dekat dengan umat Islam. Sebab, karena data 200 mubalig itu berasal dari masukan ormas dan terus terverifikasi.

"Bahkan, banyak ulama NU maupun Muhammadiyah yang namanya tidak disebut dalam 200 orang, biasa saja tak protes berlebihan. Pak Jokowi masih dekat dengan umat Islam," kata Baidowi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah perjuangan Presiden Joko Widodo menghapuskan persepsi publik mengenai ketidakramahan pemerintah Indonesia terhadap umat Islam, khususnya ulama.

Menyatroni pesantren-pesantren di Tanah Air, bertemu ulama, hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, misalnya. Namun, menurut Zulkifli, usaha itu akhirnya sia-sia, karena Kementerian Agama kerap membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya Presiden.

Teranyar, dengan merilis 200 nama mubalig, yang muaranya bergulirlah wacana sertifikasi ulama di Indonesia.

"Saya kira, blunder besar yang dilakukan Menteri Agama. Secepatnya tarik dan meminta maaf. Pemerintah kita ini, dikesankan tidak ramah terhadap para ulama. Umat Islam. Dikesankan, tanda kutip," kata Zulkifli Hasan dalam acara ILC yang ditayangkan tvOne, Selasa malam, 23 Mei 2018.

"Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu, hampir seluruh pesantren, Presiden datang. Setiap ada acara Islam, Presiden datang. Di mana pun, bahkan saya beberapa kali menemani, untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba, Kemenag melakukan politik belah bambu," tambah Zulkifli.