Isi Kontrak Politik Prabowo dengan Massa Buruh di May Day

VIVA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir di acara deklarasi dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk maju di Pemilihan Presiden 2019. Prabowo lalu menyampaikan janji untuk mendorong dia bisa terpilih di Pemilu 2019.

"Bahwa apabila saya dipilih menjadi presiden RI, saya akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang membela kesejahteraan dan kepentingan rakyat Indonesia kami buruh," kata Prabowo di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 1 Mei 2018.

Prabowo juga mengaku telah melihat 10 tuntutan dari para buruh kepadanya. Dia pun mengatakan telah mendapatkan kesepakatan dan menyetujui 10 kontrak politik itu.

"Dan hari ini saya mendapat suatu kehormatan untuk menandatangani ini di hadapan kalian semua," ujar Prabowo.

Isi 10 poin kontrak politik yang dibacakan oleh Prabowo:

1. Meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara cabut PP 78 tahun 2016 dan tambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 Kebutuhan Hidup Layak menjadi 84 Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.

2. Revisi jaminan pensiun Nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Setop perbudakan modern berkedok out sourcing, honorer dan perpanjangan.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan yayasan.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi. 

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen. 

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.