MUI: Umat Muslim di Bali Tak Boleh Golput

VIVA - Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin, meminta agar umat muslim di Bali ikut berpartisipasi aktif pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni mendatang. Caranya adalah dengan tidak golput pada Pemilihan Gubernur Bali periode 2018-2023 itu.

Ma'ruf yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta kepada umat muslim Bali untuk menyalurkan suaranya di Pilgub 2018. Sebab, ia menegaskan, tidak memilih alias golput adalah perbuatan tak elok dalam konteks proses demokratisasi di Indonesia.

"Umat muslim di Bali tidak boleh golput. Tunaikan hak politiknya," kata Ma'ruf di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Provinsi Bali, Sabtu, 31 Maret 2018.

Hanya saja, Ma'ruf menggarisbawahi jika lembaganya, yakni MUI, merupakan wadah netral pada hajatan politik lima tahunan tersebut. Perkara pilihan politik diserahkan kepada masing-masing individu. Meski menegaskan tak boleh golput, namun MUI dilarang untuk terlibat aktif sebagai entitas politik pada pesta demokrasi pilkada serentak.

"Silakan umat bebas memilih calon dari partai manapun, tetapi tidak boleh menggunakan nama MUI. Itu tidak dibenarkan," tegas dia.

Pada satu sisi, ia mengimbau umat Islam di Indonesia, termasuk Bali, untuk berkonsultasi dengan ulama perihal kandidat yang akan dipilihnya pada pilkada serentak mendatang. Hanya saja, ia kembali menyerahkan pilihan kepada umat siapapun yang akan dipilihnya kelak. Yang terpenting, Ma'ruf memberi gambaran agar pilihan kandidat nantinya adalah yang terbaik dari calon yang ada.

"Kita serahkan pada umat, pada ulama, mana yang paling baik. Kita harus cari yang paling baik," kata Rais Aam PBNU ini.

Pada saat yang sama, Ketua MUI Bali, KH Muhammad Taufik Asy'adi, terus berupaya sekuat tenaga agar umat Islam di Bali berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. Salah satu cara untuk menekan angka golput di kalangan umat Islam adalah dengan terus mengingatkannya di sela-sela tausyiah yang dilakukan oleh ulama di Bali.

"Kami tetap mendorong umat yang disisipkan di sela tausyiah agar tidak golput dan menyalurkan hak pilihnya. Kami siap sukseskan Pilgub Bali," katanya.

Selain itu, meminta kepada seluruh elemen umat Islam di Bali agar mendukung pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjaga kondusivitas politik di Bali. Salah satunya dengan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub 2018.

"Semua pihak harus menjaga kondusivitas suasana Pilgub Bali agar berjalan sesuai konstitusi. Siapapun yang terpilih, kita harus menerima dan mendukungnya," ajak dia.

Ketika disinggung mengenai kriteria cagub dan cawagub ideal menurut MUI Bali, putra ulama besar Bali, KH Habib Adnan, ini mengatakan bahwa ia memiliki dua syarat pemimpin yang layak untuk dipilih masyarakat, yakni yang dapat berbuat adil dan berbuat baik dengan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Saya kira ada dua saja, satu berbuat adil dan kedua berbuat baik untuk masyarakat, mengurangi kesenjangan di mana saja. Ini tugas siapapun yang terpilih," demikian Taufik.