Istana Berharap Cawapres Jokowi Tak Gerus Elektabilitas

VIVA – Presiden Joko Widodo, sudah punya modal untuk maju lagi pada Pemilu Presiden 2019 nanti. Karena sudah didukung oleh gabungan partai politik, lebih dari 50 persen suara sudah dipegang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, siapapun nanti yang dipilih oleh Joko Widodo sebagai pendampingnya, sudah pasti mendapat persetujuan dari partai-partai pengusung.

"Namanya Presiden, apalagi beliau incumbent dan sudah dapat dipastikan pasti beliau akan maju kembali karena dukungannya hampir semua partai-partai besar sudah memberikan dukungan. Siapa yang menjadi calon untuk Wakil Presiden, tentunya Presiden sangat perhatian suara yang muncul di masyarakat," kata Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Siapapun yang akan dipilih, kata Pramono, adalah tokoh terbaik yang dipilih oleh Jokowi dan partai-partai pendukung. Maka, lanjut mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, publik akan terus menyoroti siapa yang dipilih. Meski begitu, sosok yang dipilih tersebut diharapkan bisa mengangkat elektabilitas, bukan sebaliknya.

"Harapannya adalah siapapun yang dipasangkan itu bukan malah mengurangi elektabilitas Presiden. Sebaliknya kalau bisa memperkuat atau mendukung atau menambah elektabilitas Presiden," kata Pramono.

Pramono juga menegaskan, berbagai faktor akan menjadi pertimbangan. Tidak hanya masalah pendamping Jokowi harus luar jawa atau tidak. Mengingat keragaman yang dimiliki Indonesia, akan menjadi pertimbangan penting bagi Jokowi dan partai pengusung, untuk menentukan siapa sosok yang menjadi calon Wakil Presiden nantinya.

"Juga keterwakilan itu harus ada, bukan hanya di Presiden dan Wakil Presiden saja tapi juga representasi dari kabinet yang ada sekarang ini," katanya.

Menurut Pramono, dengan dukungan partai yang besar itu, sudah menjadi modal bagi Jokowi untuk bisa memilih siapa yang akan mendampinginya. Termasuk, kemungkinan tambahan partai lain.

"Presiden ini sekarangkan sudah incumbent dan sudah mendapatkan dukungan 50 persen lebih dari partai-partai yang suaranya dihitung dari hasil pemilu tahun 2014. Sehingga ini menjadi modal bagaimana nanti Presiden akan memilih siapa yang akan menjadi wakilnya termasuk akan berkoalisi dengan siapa saja selain yang sudah ada ini." (mus)