Dianggap 'Baper' oleh PSI soal Hoax, Fadli Zon Merespons
- VIVA.co.id / Reza Fajri
VIVA – Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Guntur Romli, menganggap Fadli Zon berlebihan menyikapi polemik di Twitter yang bermula dari ujaran informasi bohong atau hoax. Apalagi Fadli sampai melaporkan beberapa orang kepada polisi hanya gara-gara me-retweet unggahan seputar Muslim Cyber Army (MCA).
Menurut Guntur, tak satu pun dari orang-orang yang diadukan kepada polisi itu menyebut-nyebut Fadli Zon. Begitu pula dengan Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI, yang dituduh ikut menyebarkan hoax dari akun @maklambeturah.
“Saya kira, Pak Fadli (Zon) ini baper (bahasa slang: bawa perasaan; terlalu sensitif). Raja Juli Antoni itu tidak ada menyebut atau meng-add (menyertakan akun) Pak Fadli Zon),” kata Guntur dalam perbincangan dengan tvOne pada Senin malam, 5 Maret 2018.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli mengakui Raja Juli Antoni dan beberapa orang memang tak menyebut namanya. Tetapi, katanya, mereka ikut me-retweet unggahan akun pseudonim @maklambeturah yang menyebut bahwa Fadli Zon berfoto dengan seseorang administrator Grup United Muslim Cyber Army bernama Roy Janir.
Me-retweet informasi hoax yang disampaikan @maklambeturah, kata Fadli, sama dengan menyebarkan hoax; ikut menyebarkan fitnah. Padahal, orang dalam foto yang diunggah @maklambeturah itu bukan Roy Janir, melainkan Eko Hadi, bukan administrator Grup United Muslim Cyber Army dan bukan pula orang yang bermasalah dengan hukum. (Baca: Mak Lambe Turah Sebut Fadli Zon Salah Alamat)
“Orang itu bukan admin MCA (Muslim Cyber Army), dia bukan orang pelanggar hukum, bukan penyebar hoax,” kata Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu mendesak polisi segera memproses laporannya. Kalau tidak, kecurigaannya bahwa polisi tebang pilih, akan mendapatkan pembenarannya. Soalnya dia beberapa kali melaporkan kasus serupa tetapi tak pernah diproses sampai sekarang.
“Jangan sampai karena saya di luar pemerintah (bagian dari partai oposisi), tidak diproses. Saya melapor dari tahun lalu, tidak ada yang diproses,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. (ren)