Fadli Zon Sarankan Kapolri Punya Konsultan yang Paham Islam

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad.

VIVA – Video Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut peranan dua ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku juga mendapat video itu dan menilai pernyataan itu keliru.

"Mungkin, informasi yang masuk kepada Kapolri itu keliru. Jadi, saya kira memang tidak benar bahwa itu bukan hanya NU dan Muhammadiyah," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.

Fadli mengatakan, ada banyak elemen Islam yang dahulu mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia menyebutkan seperti Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan lain sebagainya.

"Menurut saya kurang tepat. Jadi, seolah-olah nanti cuma ada NU dan Muhammadiyah. Padahal, masyarakat kita kan beragam. Katanya Bhineka Tunggal Ika ya kan. Jangan, kemudian kalau mau Bhineka tidak konsisten dengan berpikir itu," ujar Fadli.

Fadli tidak ingin berburuk sangka dengan pernyataan Kapolri yang mungkin tidak bermaksud mengatakan demikian. Hanya saja, dia menyarankan agar Kapolri ke depan merekrut konsultan yang mengerti Islam.

"Jadi, saya kira perlu ada konsultan lah untuk Kapolri itu, yang mengerti tentang Islam dan sejarah umat Islam di Indonesia," kata Fadli.

Sebelumnya, Tito mengaku sempat kaget dengan viral pidatonya di media sosial dan menjadi polemik. Menurutnya, saat mengetahui kabar tersebut dirinya sedang berada di luar kota.

Setelah mendapat kabar tersebut, ia meminta stafnya untuk melakukan pengecekan terkait video pidatonya yang sempat viral. Ternyata, video tersebut adalah pidatonya pada tanggal 8 Februari 2017, saat memenuhi undangan ke pondok pesantren milik KH Ma'ruf Amin.

"Itu pidato tahun lalu. Sebenarnya, sambutan saya panjang sekitar 26 menit. Tetapi, muncul tahun ini. Pidato saya dipotong jadi dua menit," tuturnya.

Mantan Kepala BNPT ini menjelaskan, dalam pidato sebenarnya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ormas Islam lain di luar NU dan Muhammadiyah. Ia mempersilakan hal itu diklarifikasi pada Ma'ruf Amin.