Jokowi Akui Bantuan untuk Suku Asmat Terkendala Transportasi

VIVA – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pengiriman bantuan untuk ribuan warga suku Asmat yang terdampak gizi buru di Kabupaten Asmat, Papua, terkendala transportasi. Lokasi bencana sangat terpencil sehingga mesti melewat hutan dan rawa.

Yang menjadi kendala, pertama, lokasinya jauh dari kota dan melewati hutan belantara berada di tengah rawa. Akses ke sana hanya bisa menggunakan kapal, biayanya saja sampai tiga-empat juta. Itu fakta di lapangan," kata Jokowi di Palembang, Sumatra Selatan, pada Senin, 22 Januari 2018.

Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, sebanyak 7.200 warga Asmat mengalami gizi buruk. Pemerintah sudah mengirimkan bantuan logistik dan tim medis beserta obat-obatan ke sana, tetapi memang medan yang sulit menjadi kendala utama sampai di lokasi.

Pemerintah Kabupaten Asmat, kata Presiden, juga harus berperan aktif membantu masyarakat yang terkena gizi buruk dan penyakit campak. "Di setiap Kabupaten juga harus cepat tanggap," ujarnya.

Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan bahwa aparatnya telah datang ke Asmat untuk memantau langsung lokasi dan upaya-upaya dalam tanggap darurat. Tim sudah di sana sejak sebulan terakhir dan memang transportasi menjadi kendala utama.

Idrus mencatat, ada 7.200 yang terkena campak dan gizi buruk. Di antara mereka, baru 175 dirawat di rumah sakit setempat dan sebagian ditempatkan di aula gereja. Sebanyak 339 warga yang terpapar campak dirawat jalan.

"Kita sedang mengatasi gizi buruk campak, yang perlu sekarang bagaimana perawatan pembinaan, bahkan dari Kemensos sudah memikirkan perlunya pelayanan terpadu menyeluruh, sehingga bisa mengembangkan kehidupan masyarakat di sana," ujar Idrus.

Sejak Desember 2017 tanggap darurat sudah berjalan di Asmat. Sebagian besar penderita gizi buruk dan campak sudah diatasi dengan perawatan serta pembinaan.

"Setelah saya cek, sembako yang ada di sana masih banyak di gudang akan disalurkan oleh tim terpadu, dari Kemensos. Kita tambah tiga ton beras dan makanan cepat saji. Dari kementerian lain juga ada," ujarnya. (ase)