Nelayan: Jokowi Tak Menyebut Cantrang Hanya Boleh di Pantura

VIVA – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) tidak terima dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hanya mengizinkan kapal cantrang beroperasi di laut pantai Utara Jawa.

Ketua ANNI, Riyono, mengatakan, dalam pertemuan nelayan dengan Presiden Joko Widodo yang turut dihadiri Menteri Susi, Rabu 17 Januari 2018, tak ada batasan melaut hanya di Pantura Jawa.

"Nelayan akan tetap berpegang teguh kepada arahan Bapak Presiden bahwa nelayan cantrang dapat melaut tanpa batasan waktu secara nasional dan Presiden tidak pernah menyebut bahwa nelayan cantrang hanya boleh melaut di Pantura Jawa," kata Riyono di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.

Menurut dia, pertemuan nelayan dengan kepala negara tidak hanya dihadiri oleh nelayan Pantura Jawa, tapi juga nelayan dari daerah lain seperti Lampung. Untuk kepastian hukum, ANNI mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan surat edaran sebagai pegangan nelayan dalam melaut.

"Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) akan berkirim surat secara resmi kepada Presiden untuk membuat surat edaran terkait diperbolehkan nelayan untuk melaut secara nasional tanpa pembatasan tonase kapal sebagaimana hasil kesepakatan pertemuan di Istana," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan kapal cantrang kembali melaut, setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan nelayan. Tapi, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan kapal tersebut hanya boleh beroperasi di pantai utara Pulau Jawa.

"Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantura Jawa," kata Susi saat jumpa pers di Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.