Bantul Darurat Bencana, Anggota DPRD Malah ke Luar Jawa
- VIVA/Daru Waskita
VIVA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan pergi kunjungan kerja ke sejumlah kota di luar Jawa. Padahal kabupaten setempat masih dalam masa tanggap darurat setelah bencana alam banjir dan tanah longsor.
Para wakil rakyat yang kunjungan kerja itu tergabung dalam empat panitia khusus atau pansus, yaitu Pansus I tentang Pengelolaan Zakat, Pansus II tentang Penyertaan Modal Bank BPD, Pansus III tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Pansus IV tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Pimpinan Pansus I-III kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan; dan Pansus IV ke Makassar Sulawesi Selatan. Mereka dijadwalkan berada di luar kota sampai 7 Desember 2017.
"Pagi tadi Pansus IV sudah terbang ke Makassar, dan nanti sore yang berangkat Pansus I hingga III. Saya tidak ikut kunker (kunjungan kerja) luar Jawa. Saya tunggu kantor saja," kata Hanung Raharjo, Ketua DPRD Bantul, pada Senin, 4 Desember 2017.
Enggar Suryo Jatmiko, anggota Pansus IV, menolak menjelaskan tentang alasan kunjungan kerja itu di saat sebagian besar masyarakat setempat tertimpa bencana. "Silakan tanya pimpinan. Saya hanya anggota, ngikut pimpinan," katanya.
Politikus Partai Gerindra itu hanya mengatakan bahwa sudah direncanakan jauh-jauh hari dan diputuskan melalui Badan Musyawarah DPRD. Sebenarnya direncanakan juga rapat konsultasi ke Jakarta tetapi dibatalkan karena situasi dianggap tidak memungkinkan akibat bencana alam itu.
Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Bantul, Helmi Jamharis, dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk kunjungan kerja selama 2017. Alokasi dana itu sama dengan anggaran serupa pada 2016.
Anggaran kunjungan kerja anggota DPRD ke berbagai kabupaten/kota di Indonesia, besarannya hampir sama dengan tahun 2016 yang sekira Rp10 miliar. Namun tujuan dan kepentingannya beda dengan tahun sebelumnya itu.
"Cuma kebutuhannya lain, sesuai dengan biaya yang terkait hotel dan transportasi selama kunker. Tapi ketersediaan anggarannya sama, tidak ada kenaikan anggaran," katanya. (one)