Komnas HAM: Kasus Bayi Debora Gejala Gunung Es

VIVA.co.id – Komisioner Komisi Nasionnal Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution mengatakan, pihaknya prihatin atas kasus yang menimpa bayi Tiara Debora Simanjorang. Pemerintah dinilai gagal hadir memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara,  khususnya hak hidup dan hak atas pelayanan kesehatan.

"Komnas HAM prihatin atas kembali terjadinya kematian bayi Debora akibat kemiskinan. Kasus bayi Debora adalah gejala gunung es," ujar Maneger dalam keterangan tertulisnya, Senin, 11 September 2017.

Lantaran itu, Komnas HAM mendesak pemerintah menginvestigasi pihak manajemen rumah sakit dan meminta pertanggungjawabannya. Maneger pun meminta kepolisian negara memproses kasus ini secara pidana, untuk memberi efek jera bagi pelayanan-pelayanan publik lainnya. "Pemerintah memastikan tidak akan terjadi hal yang sama pada masa yang akan datang," katanya.

Seperti diketahui, bayi Debora dibawa ke rumah sakit tersebut pada Minggu, 3 September 2017 dini hari karena mengalami gangguan sesak napas. Namun, kondisi Debora tak membaik sehingga seorang dokter menyarankan dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU). Orangtua Debora menyetujui anaknya  dirawat di PICU. Namun, untuk dirawat di fasilitas khusus itu ada uang muka Rp19,8 juta. 

Saat itu, orangtua Debora tak memiliki uang sebanyak itu. Mereka hanya punya Rp5 juta. Uang tersebut lantas diserahkan ke petugas administrasi. Orangtua Debora berjanji untuk segera melunasinya. Namun, uang lima juta itu ditolak.

Rumah Sakit Mitra Keluarga malah menyarankan agar Debora dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas PICU dan menerima pasien anggota BPJS. Saran itu disampaikan karena rumah sakit tersebut belum bermitra dengan BPJS.

Orangtua Debora sudah menghubungi sejumlah rumah sakit lain. Namun mereka tak juga mendapatkan ruang PICU kosong untuk merawat putrinya. Sementara kondisi Debora kian memburuk hingga dokter menyatakan bayi berusia empat bulan itu meninggal dunia pada pukul 09.35 WIB. (ase)