Pemuda Muhammadiyah Minta Aparat Harus Adil Tumpas Hoaks

VIVA.co.id – Berkali-kali Presiden Joko Widodo mengingatkan mengenai bahaya informasi yang tidak benar di media sosial atau hoaks. Untuk memberantasnya, penegakan hukum harus berjalan tegas.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kunci pemberantasan hoaks adalah keadilan hukum. Pihak kepolisian kini sudah menangkap para pelaku Saracen, yang sering menebar fitnah dan adu domba di media sosial.

Namun, kata Dahnil, Kepolisian juga harus berani membeberkan, siapa saja sebenarnya yang pernah menggunakan jasa Saracen ini. Penegakan hukum, selain tegas, juga harus adil.

"Jangan kemudian kalau hoaks diproduksi oleh kelompok [pro] pemerintah itu dianggap biasa, bukan hoaks, tapi kalau yang diproduksi oposisi itu hoaks," kata Dahnil usai suatu diskusi di Bina Graha Jakarta, Kamis 7 September 2017.

Dengan berlaku adil, yakni memberlakukan sama bagi para penebar hoaks apakah itu dari pihak pendukung pemerintah atau oposisi, maka ia yakni persoalan ini bisa diatasi.

"Jadi kalau kelompok politik oposisi memproduksi hoaks harus dihukum dengan adil. Demikian pula dengan kelompok yang mendukung pemerintah, sehingga ini bisa dihentikan," katanya.

Terbaru, masalah hoaks adalah terkait dengan situasi di Rakhine state, Myanmar. Banyak beredar foto hingga video yang menggambarkan aksi kekerasan aparat atau negara, terhadap rakyatnya.

Penyebaran foto-foto itu disebutkan kalau itu yang terjadi di Rakhine state, dimana etnis muslim Rohingya dianiaya.

Namun ternyata, banyak juga bercampur foto-foto hoaks. Bahkan pejabat negara pun sempat menyebarkan, seperti mantan Menkominfo Tifatul Sembiring hingga Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek. (ren)