Yudi Latif Yakin Megawati Tak Akan Manfaatkan UKP Pancasila

VIVA.co.id – Ketua Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, menilai masuknya nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah lembaganya tak akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Tidaklah. Menarik di pertemuan sidang Dewan Pengarah pertama. Itu landscape perbedaan pandangan terjadi," kata Yudi usai acara berbuka puasa di rumah dinas Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.

Ia menyebutkan dalam dewan pengarah ada Try Sutrisno yang membawa aspirasi Pancasila Orde Baru. Aspirasinya kembali ke UUD 1945.

"Di sini juga ada orang seperti Syafii Maarif. Ada Mahfud MD. Tafsir Pancasila Orde Reformasi. Jadi kontestasi di dalamnya juga menarik," kata Yudi.

Ia menambahkan hadirnya Megawati penting terwakili karena mewakili arus Pancasila tertentu. Sehingga nantinya bagaimana para Dewan Pengarah mencari titik temunya.

Keberadaan Megawati di struktur Dewan Pengarah UKP-PIP dinilai beberapa pihak tidak tepat. Pasalnya, Megawati sebagai Ketua Umum partai politik, sarat dengan kepentingan politik. 

"Idealnya unit ini diisi oleh ideolog-ideolog Pancasila, negarawan, guru-guru bangsa yang paham Pancasila, tapi tidak terlibat dalam politik praktis seperti ketua partai," kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid kepada VIVA.co.id, Rabu, 7 Juni 2017.

Ia mengkhawatirkan ketika posisi dalam unit tersebut diisi jabatan politis, akan muncul subjektivitas. Apalagi ketika badan ini juga terlibat dalam aksi edukasi dan sosialisasi Pancasila.

Hal yang sama disampaikan mantan Staf Khusus Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai presiden, Andi Arief. 

Menurutnya, lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi itu bisa disalahgunakan. "UKP Pancasila hanya akan jadi akal-akalan," kata Andi melalui akun Twitternya, @andiariefaa, dikutip VIVA.co.id, Kamis, 8 Juni 2017.

Andi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan UKP Pancasila digunakan untuk kepentingan politik.

"Hanya akan menjadi alat pemenangan partai tertentu, mereka bisa masuk ke RT/RW atas nama Pancasila," lanjut Andi. (ase)