SBY Minta Pemerintah Peka Terhadap Rakyat Miskin

VIVA.co.id – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah terkait masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus fokus untuk menurunkan angka kemiskinan agar kesenjangan sosial tak terus melebar. 

"Dari 250 juta rakyat Indonesia, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Maka itu jadi tugas pemerintah untuk menurunkan," kata SBY di sela-sela Safari Ramadan Partai Demokrat di Semarang, Selasa, 13 Juni 2017.

Di era kepemimpinannya dulu, SBY menceritakan bagaimana susah payahnya menurunkan angka itu. Ia menyebut sejak 2007 menjabat presiden, angka kemiskinan sudah berangsur turun meskipun hal itu terhitung masih cukup tinggi. 

"Maka kader Partai Demokrat harus mengenali persoalan dan mengatasi persoalan ini. Bagaimana Demokrat peduli dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Persoalan kedua yang disoroti SBY saat ini adalah ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi. Menurut SBY, kondisi itu tumbuh subur di saat pertumbuhan ekonomi bangsa justru terus meningkat. 

"Penyakit ini bukan hanya dialami Indonesia saja, tapi negara lain. Kalau negara pertumbuhannya 4 persen sampai 6 persen maka tanpa disadari kesenjangan makin melebar. Maka ini tidak boleh dibiarkan bagi negara yang tumbuh tinggi," kata SBY. 

Pemerintah, kata SBY, seharusnya tak melulu fokus melakukan pembangunan serba benda atau infrastruktur. Sebab, persoalan kemiskinan juga harus disikapi dengan membangun manusianya. Hal itu semata untuk meningkatkan harkat martabat warga yang tidak mampu. 

Ia melihat berbagai kebijakan pemerintah seperti, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tarif dasar listrik belum berimbang dengan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat miskin. Kondisi itu yang terus mengakibatkan pengeluaran rakyat tinggi.

"Harusnya pemerintah peka terhadap dampak bagi saudara-saudara kita yang miskin dan belum mampu. Jangan lupa kompensasinya. Itu kewajiban negara, " katanya. 

Skema lain, lanjut SBY, program pengentasan kemiskinan pula harus dilakukan dengan mendorong perusahaan-perusahaan bisnis besar untuk meningkatkan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan ini harus digenjot untuk masyarakat dan komunitas yang tergolong ekonomi lemah. 

"Program pengentasan kemiskinan dulu sangat intensif dan masif. Ke depan saran kita jangan dikendorkan, apalagi dihilangkan. Anggaran negara, uang rakyat juga digunakan. Antara anggaran kesejahteraan rakyat dengan infrastruktur harus berimbang, " katanya. (ase)