Alasan Din Syamsuddin Tolak Jabatan Pengarah UKP Pancasila

VIVA.co.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengungkapkan alasan dirinya batal dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pengarah dalam lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Meski tak merinci apakah keputusan itu datang dari Istana, namun dia mengisyarakatan pembatalan itu terjadi lantaran tidak bertemunya satu kesepakatan jika kelak ia menjabat.

"Pokoknya loyalitas, tapi tidak menghalangi kritisisme. Oleh karena itu, saya sudah tahu, dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukkan ke jajaran sembilan (Dewan Pengarah)," kata Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Juni 2017.

Atas sikapnya itu lah, untuk sementara Din tidak menerima tawaran menjadi Dewan Pengarah untuk mengisi posisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. 

Sejak ditawarkan posisi tersebut sejak Januari lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Din sudah mendukung adanya badan tersendiri yang dapat mengimplementasi ideologi Pancasila di masyarakat. 

"Lembaga ini penting. Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi di perbuatan. Masalah bangsa selama ini, hiruk pikuk dan karut marut, karena bangsa ini meninggalkan Pancasila," ujarnya.

Seperti diketahui, pengangkatan UKP-PIP ini dituangkan dalam Kepres Nomor 31 M 2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala UKP-PIP.

Dewan Pengarah:
1. Megawati Soekarnoputri.
2. Try Sutrisno.
3. KH Said Aqil Siradj.
4. Mahfud MD.
5. Ahmad Syafi'i Ma'arif.
6. KH Ma'ruf Amin.
7. Pdt Andreas Anangguru Yewangoe.
8. Wisnu Bawa Tenaya.
9. Sudhamek Agoeng.

Kepala UKP PIP: Yudi Latief.
(ase)