Pemerintah Diminta Perjelas Kriteria Ormas Anti-Pancasila

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ulama, Mubalig, dan Ormas Islam
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id – Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah mengumumkan kriteria yang jelas dalam menilai dan menetapkan organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua ormas melakukan introspeksi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA.co.id, Minggu 7 Mei 2017.

Ia melanjutkan rencana pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan dan juga harus transparan. Karena itu, sebelum membubarkan ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pemerintah pun sebaiknya memanggil pengurus ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran ormas. Berikan kesempatan kepada ormas-ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila," kata Bambang.

Menurutnya, bagaimana pun, isu tentang ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif, jika ada pihak yang coba mengaitkannya dengan agama tertentu. Masalah ini harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, agar umat beragama tidak lagi terkotak-kotak.

"Karena itu, pemerintah harus juga memperhitungkan risiko atau akibat yang akan muncul, ketika rencana membubarkan ormas anti-Pancasila mulai dilaksanakan," kata Bambang 

Ia menekankan Komisi III DPR berharap rencana pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum. (ren)