Bappenas Akan Kaji Ulang Pembangunan Pesisir Barat Sumatera

VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro berjanji akan membuat kajian baru, terkait dampak proyek strategis nasional di Sumatera terhadap Bengkulu dan pesisir barat Sumatera.

Menurut Bambang, hasil kajian pada 1990-an terkait pembangunan jalan lintas Sumatera di Sumatera bagian Selatan hanya menguntungkan Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Begitu juga dengan pembangunan Jalan Tol Sumatera yang dibangun di pesisir timur Sumatera sekarang ini tidak akan berpengaruh terhadap Bengkulu.

Bambang menyimpulkan hal itu berdasarkan data ekonomi Bengkulu, serta pemaparan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, di Bengkulu, Kamis, 13 April 2017.

"Ada dua isu besar yang harus diprioritaskan, satu konektivitas dan yang kedua sesuai dengan angka kemiskinan adalah penanggulangan kemiskinan," ujar Bambang seperti dilansir dalam siaran pers Media Center Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat, 14 April 2017.

Dua problem tersebut, lanjut Bambang, diharapkan bisa menjadi fokus rencana pembangunan yang bakal diusulkan kepada pemerintah pusat sehingga perencana dapat mengusulkan program maupun proyek yang prioritasnya jelas. "Kita fokus dua itu saja," kata pria berkacamata yang pernah menjabat Menteri Keuangan itu.

Jika melihat peta alur perekonomian yang ada saat ini di Indonesia, menurut Bambang, Bengkulu berada pada kondisi geografis yang memang sulit.  

Bambang menuturkan, meski upaya membuka keterisolasian pada masa Orde Baru telah dilakukan, yakni dengan membuka Pelabuhan Pulau Baii, namun kenyataannya arus ekonomi ada di Timur, bukan di Barat Pulau Sumatera.

"Kalau dari laut  susah maka dibukanya melalui darat, paling tidak ke provinsi tetangga atau ada akses langsung ke Jalan Tol Sumatera yang rencananya akan dibangun nantinya," ujar Bambang.

Soal kemiskinan akut yang ada di Provinsi Bengkulu, Bambang menyarankan prioritas penangangannya harus pada hulu permasalahan, yakni mulai dari tempat tinggal rumah tangga miskin.

Dia menekankan pentingnya pelayanan dasar, yakni kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur dasar, yaitu sanitasi air bersih dan infrastruktur terkait dengan tempat tinggal.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti memaparkan, kondisi Provinsi Bengkulu dengan segala keterbatasannya. Ada 653 desa tertinggal dengan kondisi masyarakatnya harus berkubang dengan lumpur di saat hujan dan minim penerangan listrik. Tak hanya itu, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu hampir dua kali lipat angka kemiskinan nasional.

Namun, Ridwan tak mau kondisi tersebut diabaikan apalagi diratapi. Dia mengajak aparatur pemerintahannya untuk fokus pada program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan, hingga program kunjungan wisata Wonderful Bengkulu 2020.

"Kami semua bersyukur bapak menteri bisa hadir di Bengkulu, bukan cuma mendengar tapi dapat melihat langsung potret ketimpangan pembangunan di Indonesia," ujar Ridwan saat memberikan sambutan. (mus)