Semen Rembang Berhenti, Negara Bisa Rugi Rp5 triliun

VIVA.co.id - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, mempertanyakan kapasitas Kepala Staf Presiden Teten Masduki yang menerima perwakilan petani Kendeng di Istana Negara. Terlebih, Teten dalam pertemuan itu menyatakan proses penambangan PT Semen Rembang untuk sementara dihentikan.

"Pemberhentian itu berpotensi menghilangkan aset negara senilai lima triliun rupiah," kata Hermawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Maret 2017.

Hermawan pun meminta Presiden Jokowi memecat Teten dari jabatan Kepala Staf Presiden. Alasannya karena kebijakan-kebijakannya tidak mencerminkan sikap sebagai pejabat negara.

"Yang terakhir, KSP mendesak pembebasan tersangka pemalsuan dokumen dalam kasus Semen Rembang, yang mengakibatkan kekacauan hukum," kata Hermawan lagi.

Menurut Hermawan, masih banyak orang Indonesia yang lebih pantas dan bijak sebagai pimpinan KSP. Dia menilai kebijakan Teten telah berkali-kali merugikan negara.

"Hanya demi kepentingan mencari popularitas di kalangan LSM," kata Hermawan.

Sebelumnya diberitakan, pertemuan antara petani Kendeng dengan pihak Istana yang berlangsung lebih dari satu jam tidak menghasilkan kesepakatan. Tawaran dari pihak Istana yang diwakili Kepala Staf Presiden Teten Masduki, ditolak.

Teten menjelaskan, pagi hari pada Senin, 20 Maret 2017, itu juga dilakukan pembahasan dengan PT Semen Indonesia. Kemudian dihasilkan kesepakatan, untuk proses penambangannya sementara dihentikan. Jalan akses juga dijanjikan untuk diperbaiki, karena rusak akibat alat berat tambang.