Indonesia dan AS Bahas Pelaksanaan Regulasi yang Baik
- Kemendag.go.id
VIVA.co.id – Standardisasi menjadi salah satu isu krusial dalam rangka pelaksanaan regulasi yang baik (Good Regulatory Practices/GRP). Adanya standardisasi dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan warga, mencegah kerugian ekonomi, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan.
Shirley Dewi, Senior Vice President of Quality Assurance and Client Service IAPMO R&T, menjelaskan bahwa pada awalnya standar diterbitkan secara sukarela.
"Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari standar, otoritas yang memiliki yurisdiksi biasanya mengadopsi menjadi peraturan," kata Shirley di acara Lokakarya Key Aspect of Good Regulatory Practice di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.
Ken Wijaya, Executive Vice President IAPMO, mengatakan, sejak awal pengembangan standar para pihak diundang. Berkaca dari pengalaman di AS, saat pengembangan standard plumbing para pihak terkait sudah diundang.
"Semua suara didengar, kalau sampai standar jadi konsensus terbuka. Begitu pun kalau jadi regulasi, diundang semua," kata Ken.
Shirley kemudian merincikan bagaimana roadmap pengembangan Standar Nasional Indonesia untuk plumbing melalui konsensus terbuka tersebut. Kemudian mereka menggandeng BSN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perindustrian agar SNI diterapkan. Kementerian Tenaga Kerja juga digandeng untuk menyiapkan tenaga terampil dan memahami standardisasi itu.
Setelah standardisasi diterapkan, langkah berikutnya adalah penyuluhan kepada publik agar memahaminya. "Kami memberikan penyuluhan sudah empat tahun ini ke anak kecil, sekolahan, kalau memakai produk tidak sesuai standar ada bahayanya," ujar Shirley.
Lokakarya Good Regulatory Practice ini merupakan hasil kerja sama Kedubes AS di Jakarta dan Kemendag didukung USAID dan ANSI. Acara selama dua hari ini membahas pentingnya regulasi yang baik perspektif Indonesia dan Amerika.
Dirjen PPI Kemendag Imam Pambagyo dan Wakil Dubes AS Brian Mc Feeters hadir dalam sesi pembukaan. Pemateri yang dihadirkan merupakan pejabat kunci baik dari sektor pemerintah maupun swasta dari dua negara. Mereka antara lain Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih, Ketua Apindo Danang Girindrawardana, serta sejumlah pejabat teras AS. (art)