Jokowi Diminta Tak Mengalah pada Arogansi Freeport

VIVA.co.id – Keengganan PT Freeport Indonesia terhadap perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga ikut menyesalkan kejadian itu. "Saya berharap, Presiden melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Dahnil, Senin, 20 Februari 2017.

Selama ini, kata Dahnil, pemerintah selalu kalah dan mengalah pada arogansi Freeport. Sementara di sisi lain, sumber daya alam selalu dikeruk, tanpa memperhatikan nasib bangsa dan anak cucu ke depan. Atas dasar itu, Dahnil meminta Presiden Joko Widodo tidak mengalah pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Jadi, pemerintah harus tunjukkan bahwa kita adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan. Toh bila pun tidak dieksplorasi saat ini, dimasa yang akan datang akan sangat bermanfaat bagi anak cucu kita," katanya.

Menurut dia, sudah tepat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 yang mengharuskan PT Freeport melakukan divestasi saham 51 persen. Poin ini juga ditolak oleh Freeport. Meski demikian, Dahnil meminta pemerintah tetap teguh pendirian. Tidak mengalah pada arogansi yang ditunjukkan Freeport tersebut.

"Saya berharap pemerintah melalui menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi myiopic alias rabun jauh yang hobi eksploitasi tapi lupa kebutuhan masa depan. Dan langkah pertama sudah tepat, dan saya berharap pemerintah melalui menteri ESDM, konsisten lawan arogansi PTFI tersebut." (mus)