Kasus Suap Patrialis, Siapa Paling Bertanggung Jawab

VIVA.co.id – Pemerintah secara moral dinilai paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Pelantikan Patrialis dinilai syarat kepentingan politik. 

"Kalau tanggung jawab hukum, ya Patrialis sendiri, karena dalam hukum pelakunya yang kena. Tetapi, kalau tanggung jawab moral itu pengangkatan ada dugaan kuat permainan politik," ujar Mantan Ketua MK, Mahfud MD, saat diwawancarai tvOne dalam acara Apa Kabar Pagi Indonesia, Minggu 29 Januari 2017. 

Mahfud menjelaskan, dugaan tersebut diperkuat dengan pernyataan Yusril beberapa waktu lalu. Yang mengaku menolak dijadikan hakim MK sebagai kompensasi dicopotnya Yusril dari jabatan menterinya di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Namun, dia menolak. (Kata Yusril) kalau mau jadi hakim MK itu saya bisa sendiri," tambahnya. 

Mahfud menduga, ada permainan dalam pemilihan Patrialis menjadi hakim MK. Sebab, kala Itu Patrialis Akbar dicopot secara mendadak dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). 

"Patrialis kan menteri, mungkin ini (Hakim MK) jadi kompensasi saja. Jadi, Mk mau dijadikan tempat buangan. Yang harus bertanggung jawab pemerintah, meskipun pak SBY tidak tahu, mungkin ada permainan petinggi-petinggi partai di belakang, tapi yang tanda tangan kan pemerintah," ungkapnya. (asp)