Marak Suap di Daerah, KPK Desak Perkuat Inspektorat
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat lembaga inspektorat. Hal ini penting sebagai upaya menghindari korupsi dan berbagai praktik suap di daerah.
"Jangan sampai seperti di Klaten itu terjadi. Bagi kami sudah masuk kategori ekstrem, dari Bupati, Kepala Daerah sampai Kepala Sekolah," kata Pahala saat Raker konsolidasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Ancol, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.
Pahala mengungkapkan selama tahun 2016, KPK mendapat pengaduan tidak kurang dari 7.000 kasus. Laporan tersebut datang dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
"Kita selalu berkoordinasi dengan inspektorat daerah. Khusus inspektorat daerah misalnya sekitar 90 kasus, 50-an bisa ditindaklanjuti di daerah tentu tidak akan banyak laporan ke KPK," ujarnya.
KPK menyadari keterbatasan inspektorat untuk melakukan audit di daerah masing-masing. Keterbatasan mulai dari jumlah auditor hingga kewenangan, karena inspektorat diangkat oleh kepala daerah.
Atas dasar itu KPK menginginkan adanya penguatan untuk inspektorat, sehingga bisa bekerja optimal.
"KPK dan Presiden sudah bertemu membicarakan penguatan inspektorat. Itu disetujui tinggal bagaimana di lapangan. Kemenpan RB sudah pernah menggagas sistem RUU pengawasan. Kemendagri juga terlibat. Kita semua ingin duduk bersama," paparnya.
Pahala berharap pertemuan dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) se-Indonesia hari ini, KPK mendapat masukan bagaimana mekanisme yang efektif agar inspektorat dapat bekerja dengan optimal.
"Kita berharap mendapat masukan langsung, agar inspektorat bisa berjalan optimal. Bapak dan ibu yang hadir di sini lebih paham kondisi daerah, dibandingkan kami yang berada di pusat," katanya.