KPK Optimalkan Reformasi Hukum dan Pelayanan Publik

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara puncak Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016, Kamis, 1 Desember 2016, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Konferensi ke-11 ini digelar dengan tema 'Reformasi Lembaga Penegak Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel'.

Hadir, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua KPK Agus Rahardjo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan dirinya dan jajaran pemerintah berkomitmen untuk terus serius memberantas korupsi.

"Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, saya mendukung penuh penguatan KPK baik dari sisi kelembagaan dan kemandirian," kata Presiden. 

Presiden juga setuju penegak hukum yang berintegritas sangat diperlukan. Selain memperbaiki dan membenahi inefisiensi, langkah pencegahan dan penegakan hukum, perlu membudayakan sikap jujur dan berintegritas. Hal ini disampaikan, atas dasar fakta tertangkapnya aparat yang melakukan pungli.

"Laporan pungli dan tim sapu bersih pungli pengaduan masyarakat sudah lebih dari 10 ribu. Dan, hasilnya terlihat banyak ditangkapnya aparat yang masih berani melakukan pungli," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa diselenggarakannya agenda tahunan ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi pemberantasan korupsi, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara nyata. Selain itu, kegiatan ini sebagai media menyampaikan kemajuan pemberantasan korupsi yang telah dicapai pemerintah kepada publik. 

Menurut Agus, ada dua aspek penting yang didorong dalam konferensi tersebut. Pertama adalah upaya sinergi antara pemangku kepentingan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum melalui pembangunan integritas aparat penegak hukum.

Kedua, upaya menghapuskan korupsi atau perilaku koruptif pada sektor pelayanan publik dan perizinan.

"Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari fokus KPK dalam strategi nasional, karena dirasa memiliki dampak yang signifikan terhadap publik," kata Agus.

Menurut mantan kepala LKPP ini, konferensi nasional ini sangat penting untuk mendukung salah satu fokus pemerintah yang membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam mewujudkan pelayan publik yang bersih dan profesional.

Sebagai bagian dari kegiatan KNPK, sebelumnya juga telah digelar pertemuan pelaksana teknis pada Rabu, 23 November 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang diikuti pejabat eselon I dari lembaga penegak hukum yang mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi bersama berdasar masukan para ahli dan pemangku kepentingan.