2019 Seluruh Rakyat Indonesia Punya Sanitasi Layak

Ilustrasi/Sanitasi tak layak yang banyak ditemukan di pemukiman kumuh
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mencatata ada 127 juta warga yang belum memiliki sanitasi, khususnya jamban (WC) yang layak. Jumlah tersebut setara dengan 47 persen penduduk Indonesia.

 

Kata Puan Maharani saat membuka City Sanitation Summit (CSS) XVI yang diselenggarakan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI),  persoalan lain yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah akses air bersih. Saat ini, terdapat 95 juta warga atau setara dengan 37 persen penduduk Indonesia yang kesulitan akses air bersih.


"Makanya ada 20 kementerian dan lembaga terlibat untuk melakukan penanganan sanitasi yang layak, agar semua rakyat Indonesia hidup sehat," kata  Puan Maharani saat pembukaan di Gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Kamis 24 November 2016.


Karena itu, Puan meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia yang hadir dalam acara ini, agar selaras dan berkomitmen membangun sanitasi dan air bersih yang layak. Sehingga rencana Presiden Jokowi 2019 mendatang, semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses sanitasi dan air bersih yang layak bisa tercapai.


“Setelah pilkada berganti wali kota atau bupati, agar program pembangunan sanitasi dan air bersih yang layak bisa diteruskan, jangan sampai hilang komitmen ini,” kata Puan.


Ditambahkannya, Presiden Jokowi sangat serius melakukan penanganan akses sanitasi dan air bersih. Diharapkan pada tahun 2019, semua rakyat Indonesia sudah dapat nikmati sanitasi yang layak dan juga air bersih.


Pembangunan akses sanitasi dan air bersih yang layak, kata Puan, tidak selalu menunggu APBN atau anggaran daerah. Akan tetapi anggaran yang diplotkan ke desa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) bisa dipergunakan, untuk memperbaiki sanitasi dan air bersih.

 

“Komitmen Akkopsi, 2 persen ABPD digunakan untuk sanitasi, dan komitmen meneruskan sehingga universal akses 2019 bisa tercapai targetnya,” kata Puan Maharani.[]