Ketua DPR: Provinsi Madura Gagal karena Kondisi APBN

VIVA.co.id – Ketua DPR RI, Ade Komarudin memberikan pendapatnya terkait keinginan masyarakat Madura yang ingin berpisah dari Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Madura ingin mendirikan Provinsi Madura.

Ade mengaku saat ini tidak bisa berbicara dan berbuat banyak untuk memperjuangkan berdirinya Provinsi Madura. Sebab, gagasan Provinsi Madura belum mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ade mengatakan, PBN Indonesia saat ini masih dalam tahap pengetatan anggaran, sedangkan untuk melahirkan Provinsi Maduta perlu kondisi APBN yang baik.

“Saya sangat memahami aspirasi Provinsi Madura, namun karena terkendala soal APBN Indonesia, mungkin untuk saat ini rencana tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup rumit,” kata Ade Komarudin di sela-sela kunjungannya di Masjid Nur Muhammad Sumenep, Madura, Sabtu 8 Oktober 2016.

Politikus Golkar tersebut mengatakan, kondisi APBN Indonesia saat ini harus dipikirkan bersama, sehingga nanti berdampak pada perkembangan di daerah. Salah satunya mendukung usulan pemekaran daerah.

“Secara geografis dan potensi, Pulau Madura dapat dikatakan sangat layak untuk jadi Provinsi Madura, toh nantinya Madura tinggal menambah satu kabupaten lagi, dan kondisi APBN membaik, beres sudah itu urusan “, ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menolak pengajuan usulan 222 daerah otonomi baru di Indonesia. Pengetatan anggaran negara menjadi dasar penundaan pemekaran sejumlah wilayah itu.

Penundaan usulan daerah otonomi baru ini juga berimbas pada rencana pembentukan Provinsi Madura sebagai pecahan dari Jawa Timur. Meski usulan ini diklaim telah disetujui oleh seluruh bupati, namun memang tetap tak bisa direalisasikan.

"Tahun ini Provinsi Madura tampaknya masih belum berdiri," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, Fattah Jasin, Rabu, 5 Oktober 2016.

Laporan: Veros Afif