Rekaman Demo Mahasiswa Tuntut Penuntasan Kasus Reklamasi

VIVA.co.id – Aksi demonstrasi yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sempat ricuh di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?, di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Oktober 2016. Pendemo mendesak agar lembaga antirasuah yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs tersebut menuntaskan kasus dugaan suap terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Umum KAMMI Kartika Nur Rakhman mengatakan, KPK harus menuntaskan suap reklamasi ini. KPK dituntut mampu membuktikan keterangannya beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa kasus suap ini termasuk kategori grand corruption.

"Jika tersangka dan terdakwa hanya Sanusi, Ariesman dan stafnya, jangan-jangan KPK mulai takut untuk melangkah lebih jauh karena kasus ini menyangkut penguasa dan pengusaha besar," ujarnya, saat berorasi melalui pengeras suara.

Aksi unjuk rasa awalnya berjalan lancar, namun suasana mendadak menjadi panas. Hal itu berawal dari sejumlah massa yang diduga berupaya menurunkan bendera merah putih yang setiap hari terpasang di depan kantor KPK.

Petugas pengamanan kemudian beraksi mencegahnya. Namun massa tetap melawan. Alhasil puluhan anggota Polisi ikut turun mengamankan. Aksi dorong-dorongan terjadi antara polisi dan massa yang juga berupaya maju mendekati gerbang KPK. Beruntung, setelah bernegosiasi dan perwakilan KPK hadir, kericuhan berhasil diredam.

Usai perwakilan pendemo memberikan bunga duka cita yang menyimbolkan kematian KPK, massa kembali ke merapatkan barisan dan menyampaikan aspirasinya.

Situasi lalu lintas depan kantor KPK sendiri ditutup massa demo, alhasil hanya jalur cepat yang dapat digunakan oleh pengguna kendaraan yang melaju ke arah Mampang Prapatan. Hingga Pukul 17.00 WIB, massa pendemo masih menggelar aksinya.

Koordinator Lapangan Aksi Riko Tanjung Putra menilai  KAMMI siap mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, asalkan komisi antirasuah itu tak tebang pilih.

Namun sayangnya, klaim dia, aroma tebang pilih kasus reklamasi ini semakin menyeruak. Hingga KPK tidak memperpanjang masa cegah Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK juga dinilai pasang badang terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga terlibat kasus ini.   

"KPK telah mati. Tidak ada lagi dukungan masyarakat untuk pimpinan saat ini. Mana taringnya. Tidak ada," ujarnya lalu mendapat sorakan para pengunjuk rasa.