Menteri Ryamizard: Urus Haji Lebih Mudah dari Sandera

VIVA.co.id – Selain masalah penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf, Indonesia juga dipusingkan dengan fakta banyaknya WNI yang memilih menunaikan ibadah haji melalui Filipina.

Menggunakan paspor palsu Filipina, para jemaah haji tersebut diiming-imingi berangkat ke Tanah Suci dengan waktu tunggu haji yang lebih singkat dengan dibanding dengan di dalam negeri. Imbasnya, hal itu kini justru menjadi masalah bagi Indonesia dan Filipina, bahkan negara tujuan haji yakni Arab Saudi.

Terkait itu Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu membandingkan lebih mudah menyelesaikan masalah haji ketimbang masalah sandera WNI di Filipina oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Hal itu dikatakan Ryamizard, usai presiden kedua negara bertemu di Jakarta, yakni Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrido Duterte membahas masalah bilateral kedua negara, termasuk sandera dan haji.

"Kan ada dua hal. Yang pertama haji. Kalau haji kan gampang, ya sudah tinggal diatur saja. Yang ini (sandera WNI) kan ngaturnya dengan Abu Sayyaf," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka 15, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2016.

Meski demikian, menurut Ryamizard, perkara sandera tetap menjadi perhatian serius atau prioritas kedua negara untuk segera dituntaskan, agar tak semakin berlarut-larut.

"Ya kira-kira begitu yang diprioritaskan. Sandera itu memang harus dibebaskan. Kita harus kerja sama. Saya sudah pelopori trilateral. Apa yang disampaikan ke Presiden Duterte itu adalah kelanjutannya trilateral," ungkap Ryamizard.

Hasilnya, pertemuan antarnegara itu, Filipina mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk membebaskan para sandera baik WNI atau Warga Negara Asing (WNA) lainnya yang juga menjadi tawanan, juga untuk membasmi kelompok pemberontak di Filipina.

"Kan ada pengerahan besar-besaran pasukan 10 ribu itu untuk membebaskan sandera. Terutama untuk hancurkan pemberontakan di sana (Filipina)" ujar Ryamizard.

Sementara terkait haji, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina tengah membahas nasib ratusan jemaah haji asal Indonesia yang dinilai hanya korban biro travel perjalanan ibadah haji.

"Ya tunggu saja negosiasinya. Presiden Duterte kemari kan sudah dibicarakan itu, ditunggu saja negosiasinya bagaimana," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di kantornya.

Wiranto menjamin, para jemaah haji baik yang sudah berangkat ke Tanah Suci melalui Filipina atau baru akan berangkat, tak akan mendapat sanksi dari pemerintah Indonesia. Karena itu, Wiranto meminta agar keluarga tidak usah khawatir.

"Saya pikir tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka itu akan dapat sanksi hukum. Karena mereka menjadi korban dari proses yang tidak benar," ujar Wiranto.

Alasannya, kata dia, para jemaah haji tersebut adalah korban dari upaya manipulasi keberangkatan haji dari pelaku yang menyiasati sisa kuota negara lain.

"Kami berpendapat bahwa mereka memang itu korban dari suatu upaya untuk memanipulasi keberangkatan haji hanya berorientasi pada kuota," ujar Wiranto.