Ganjar Usul Jokowi Ambil Kuota Haji Negara Non-Muslim

VIVA.co.id –  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meminta jatah kuota haji ke seluruh negara-negara nonmuslim dunia agar dipakai Indonesia. Hal itu seiring kepastian bertambahnya kuota haji Indonesia tahun depan.

Secara khusus Ganjar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah memastikan bahwa untuk tahun depan kuota jemaah haji Indonesia akan bertambah. Hal itu seiring pertemuan Presiden dengan Pangeran Kerajaan Arab Saudi Raja Salman, dan secara spesifik mengusulkan penambahan kuota haji untuk Indonesia.

"Bagus sekali, Presiden melakukan langkah yang super tepat. Dan saya kira saya melihat pak Jokowi pasti sangat paham soal itu (penambahan kuota). Tindakan pak Jokowi super tepat," kata Ganjar, Senin, 12 September 2016.

Ganjar berpandangan penambahan permintaan kuota tersebut ke depan tak hanya berhenti di tiga negara,  seperti Filipina, Korea Selatan dan Jepang saja. Akan tetapi kuota itu bisa diambil dari seluruh negara yang mayoritas nonmuslim di dunia lainnya.

"Jika beberapa kuota dari banyak negara yang faktanya memang nonmuslim itu bisa diambil dan dialihkan ke Indonesia, harapannya kita tidak ngantre sampai 22 tahun. Termasuk tidak membikin masyarakat kita mencari cara-cara dengan pergi ke negara tetangga," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Jika penambahan kuota haji sudah jelas, maka pekerjaan selanjutnya, pemerintah harus mengatur distribusi ke seluruh daerah. Daerah ini yang kemudian bisa mengakomodasi mereka yang sudah mengantre panjang selama ini.

"Sebenarnya antrean panjang itu sudah ada di Kementerian Agama, maka tinggal ngatrol saja. Dengan begitu dari antrean 22 tahun bisa jadi lima belas, sepuluh dan bahkan lima tahun," kata Ganjar.

Gubernur Jateng itu mengatakan, langkah pemerintah mendorong percepatan itu,  akan membuat manajemen haji akan semakin baik. Hal itu menandakan ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan haji.

"Dan hari ini penyelenggaraan haji luar biasa, tidak terlalu banyak komplain dan masalah. Maka contoh penyelenggaraan tahun ini bisa jadi ukuran untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.”

(mus)