Satu-satunya di NTT, Kabupaten Ini Larang Warganya Jadi TKI

VIVA.co.id – Kabupaten Sabu Raijua patut berbangga karena satu-satunya dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak mengizinkan warganya menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Kabupaten yang baru dibentuk pada 2008 ini memiliki aturan ketat soal tenaga kerja di bawah kendali Bupati Marthen Luther Dira Tome.
 
“Tidak ada catatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Sabu Raijua selama saya menjadi bupati sejak tahun 2011," kata Bupati Dira Tome kepada VIVA.co.id, di Ruteng Manggarai, NTT, Selasa, 6 September 2016.
 
Dikatakan Marthen, seruan bagi warga Sabu Raijua untuk tidak menjadi TKI disampaikannya sejak daerah penghasil garam terbesar nasional itu dimekarkan dari Kabupaten Kupang pada delapan tahun lalu.

Saat itu, Marthen masih menjabat Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga NTT.
 
“Karena jauh sebelumnya saya mengetahui dari media yang memberitakan derita TKI di luar negeri. Makanya, saya mengajak orang Sabu Raijua, pria dan wanita, untuk menolak jadi TKI. Alhasil, mereka semuanya patuh dengan niat baik saya,” ungkapnya.

Kata Marthen, derita yang mendera TKI di luar negeri disebabkan oleh kemiskinan yang membelit masyarakat Nusa Tenggara Timur.
 
“Musababnya karena NTT miskin dan bodoh. Mencari lapangan kerja di NTT amatlah sulit. Yang tamat SD atau SMP saja, mau kerja apa di NTT? Mau tidak mau ramai-ramai ke luar negeri untuk jadi pembantu. Yang tamat SD dan SMP bahkan tidak sekolah dijadikan budak di sana,” terang dia.
 
“Karena semua pada cari kerja di luar negeri membuat oknum yang menangani pengiriman TKI menjadi penjahat perdagangan orang (human trafficking). Tidak sedikit yang pilih jalur ilegal lalu pulang dengan badan hancur bahkan ada yang meninggal dengan organ dalam hilang,” sambung Marthen.
 
Menurutnya lagi, sudah waktunya masing-masing Pemda di NTT untuk berpikir tentang penambahan lapangan kerja memanfaatkan potensi lokal.
 
“Sabu Raijua kabupaten sangat minim potensi di NTT. Kering-kerontang dan krisis air. Tapi sekarang kondisi itu berubah. Pemerintah dan swasta menyediakan banyak lapangan kerja sehingga warga saya tidak usah ke luar daerah apalagi ke luar negeri,” ujar Marthen.
 
Laporan: Jo Mariono/Manggarai, NTT