Menko PMK: Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menerima kunjungan kerja Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan atau UNSGA, Ratu Maxima dari Belanda.

Puan mengungkapkan pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu membahas perihal perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Diharapkan sampai 2019 nanti akan ada sekitar 75 persen pengguna layanan keuangan digital yang ada di bank-bank di Indonesia.

"Artinya ke depan semua bansos (bantuan sosial) atau non-bansos dilakukan nontunai melalui bank," kata Puan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 1 September 2016.

Ia mengatakan mulai tahun ini pelayanan bansos maupun non-bansos akan dilakukan secara nontunai. Artinya pelayanan hanya menggunakan satu kartu yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk pemerintah.

"Non-bansos atau bansos itu dilakukan non-cash jadi melalui bank sehingga saat ini kita akan melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat bahwa tahun ini pelayanan akan dilakukan non-cash," ungkapnya.

Ia mengatakan, pemerintah telah melayani penerima program keluarga harapan atau PKH melalui layanan warung non-tunai atau 'e-warung' sehingga peserta bisa mengambil rastra atau beras untuk keluarga pra sejahtera.

"Di e-warung itu nanti mereka bisa mengambil beras namun semuanya dilakukan nontunai melalui kartu itu. Memang saat ini pemerintah baru melakukan kerjasama dengan 4 bank pemerintah. Namun ke depan kita berharap akan lebih banyak bank lagi yang bisa bekerjasama," ucapnya.

Puan menegaskan layanan keuangan digital itu diperlukan agar perputaran keuangan lebih jelas. Dan masyarakat didorong lebih produktif. "Jadi masyarakat tidak konsumtif. Apa pun yang mereka lakukan di sekitar wilayah mereka berkaitan dengan UMKM juga bisa dijual di e-warung," katanya.