Delapan Bulan, 14 Kantor Polisi Dirusak Massa

VIVA.co.id – Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan perlunya intelijen Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut permasalahan mudahnya masyarakat tersulut emosi dan membakar kantor dan fasilitas polisi dalam beberapa bulan terakhir.

Kasus terakhir terjadi di Rantaupanjang, Jambi. Polres Merangin dibakar dan dirusak oleh massa. Diduga sebagai buntut dari tertangkapnya seorang warga setempat di wilayah Rantau Panjang, atas aktivitas penambangan emas liar.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mempertanyakan apakah aksi pembakaran kantor polisi oleh warga ini dipicu karena memuncaknya kebencian warga terhadap polisi atau ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi untuk merusak citra Polri.

Sebab, dalam delapan bulan terakhir, IPW mencatat ada 14 kantor polisi dan fasilitas Polri yang dirusak serta dibakar warga.

"Selain itu ada 11 polisi yang tewas dan 45 lainnya luka akibat amuk massa. Amuk terakhir terjadi di Rantaupanjang, Merangin, Jambi. Polsek Tabir diserbu dan dibakar massa akibat polisi menangkap penambang liar kelas kecil dan membiarkan penambang liar kelas kakap tetap beroperasi," kata Neta dalam keterangannya kepada VIVA.co.id, Senin, 29 Agustus 2016.

Neta menambahkan, sejak Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri 14 Juli 2016, terjadi tujuh kerusuhan atau bentrokan massa, yakni di Sumbar, Tanjungbalai, Karo, Aceh, Makassar, Meranti, dan Jambi.

Kerusuhan dipicu masalah sepele. Seperti peristiwa terakhir di Jambi, polisi menangkap penambang liar dan tiba-tiba muncul rombongan massa yang menyerbu Polsek. Mereka melempari dan langsung membakar polsek.

"Begitu juga di Meranti, rombongan massa langsung melempari dan merusak Polres," ujar Neta.

Untuk itu, ia meminta intelijen Polri dan BIN melakukan pengusutan serius, apakah aksi warga itu sebuah spontanitas atau ada pihak tertentu yang memprovokasi untuk menghancurkan citra Polri.

"Jadi pertanyaan memang, kenapa warga di daerah kecil, seperti Rantaupanjang berani menyerang, merusak, dan membakar kantor polisi hanya karena persoalan sepele," ucapnya.

Jika hal ini aksi spontan, kata Neta, Polri perlu melakukan instrospeksi atas sikap, perilaku, dan kinerja jajaran bawahnya sehingga memicu kemarahan warga.

"Sebaliknya, jika ada pihak yang memprovokasi untuk merusak citra Polri, jajaran kepolisian harus mewaspadainya dan segera mengusut tuntas," tegas Neta. (ase)