Bentrok di Makassar, Lima Anggota Polisi Terancam Pidana

Selasa, 9 Agustus 2016 - 18:25 WIB

Oleh :

Dedy Priatmojo

Personel Brimob Polda Sulselbar melihat motor yang rusak pasca bentrokan antara Polisi dan Satpol PP di Kantor Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/8).

Sumber :

ANTARA/Yusran Uccang

VIVA.co.id

- Divisi Profesi dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan menetapkan sebanyak 27 personel dari Satuan Sabhara melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik usai melakukan penganiayaan dan perusakan markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kantor Balaikota Makassar, Minggu, 7 Agustus 2016 lalu.

Juru Bicara Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera mengungkapkan, pihak Propam saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku penyerangan lainnya.

"Ada kemungkinan jumlahnya akan bertambah, Propam masih melakukan pemeriksaan maraton," ungkap Barung dalam konfrensi pers di Makassar, Selasa 9 Agustus 2016.

Soal Bentrok Makassar, Mendagri: Jangan Dikit-dikit Bunuh

Barung menuturkan 27 personel tersebut merupakan rekan korban Bripda Michael Abraham Riewpassa yang tewas saat bentrokan. "Mereka semua berpangkat brigadir polisi dua (Bripda), satu angkatan dengan korban," katanya.

Selain 27 personel Polri tersebut, Propam Polda Sulsel juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap lima anggota Sabhara lainnya. Mereka yakni berinisial DR, MH, AC dan HI. Barung menyebut kelimanya terancam pidana penganiayaan.

"Kelimanya saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polda Sulsel. Berikan waktu penyidik melakukan pengungkapan karena ini baru satu hari lebih pemeriksaannya," jelas Barung.

Dengan begitu, kata Barung, saat ini total ada 32 dari pihak Polri yang menjalani pemeriksaan. "Komitmen kita penyelidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan, siapapun yang melanggar akan ditindak tegas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Satpol PP Kemendagri Asadullah mengatakan menghormati proses hukum yang berlaku. Siapapun uyang terbukti melanggar, kata dia, harus ditindak tegas. "Intinya proses ini akan mencari mana yang salah dan harus ditindak tegas," katanya.

Asadullah untuk sementara memimpin tim pencari fakta utusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil investigasinya nanti sebagai bahan rujukan penyidik kepolisian dan laporan ke Kemendagri. "Hasilnya nanti akan dilaporkan, nanti juga penyidik dari kepolisian yang menentukan," ucapnya.