DPR Dorong Polri, TNI dan BNN Mediasi dengan Haris Azhar

Jumat, 5 Agustus 2016 - 18:39 WIB

Oleh :

Lilis Khalisotussurur,

Dukungan Terhadap Aktivis Kontras Haris Azhar

Sumber :

VIVA.co.id/Muhammad Solihin

VIVA.co.id

- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris meminta kepada Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan mediasi dengan Koordinator Kontras Haris Azhar. Hal itu tak terlepas dari adanya pelaporan Ketiga lembaga itu terhadap Haris karena dinilai telah melakukan penghinaan. Laporan itu terkait tulisan Haris berdasarkan pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam bisnis narkoba.

"Karena kalau diteruskan tidak ada yang diuntungkan. Malah yang diuntungkan bandar-bandar narkoba," kata Charles saat dihubungi di Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016.

Menurut dia, informasi yang disebarkan Haris bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan institusi Polri, TNI maupun Badan Narkotika Nasional. Melainkan untuk membuka jalan dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia. Charles menyebut keributan yang terjadi justru menguntungkan bandar-bandar narkoba.

Pengakuan Freddy Budiman Disebut Cuma Ocehan Frustrasi

Charles meyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BNN Komjen ‎Budi Waseso (Buwas) dapat memfasilitasi untuk melakukan mediasi dengan Haris terkait informasi yang dituliskan di media sosial tersebut.

"Mediasi harus dilakukan, jangan sampai gaduh dan meluas kemana-mana. Kita tidak perlu fokus dengan isu-isu ini, harus fokus ke suatu hal yang jauh lebih penting. Kita akui penegakan hukum narkoba belum sempurna, kita harus ambil pesan‎ itu," kata Charles.

Tidak hanya mediasi, Charles juga meminta pada pihak yang melaporkan Haris untuk segera mencabut dan dilakukan mediasi agar menemui jalan tengah. Sebab, seharusnya mereka melakukan investigasi dulu sebelum membuat laporan.

"Jika sudah investigasi dan merasa difitnah silakan saja, tapi kalau sekarang terkesan prematur dan reaktif. Ini tidak menguntungkan siapapun, jadi lebih baik mediasi saja. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bantu untuk mediasi, baik NU, Muhammadiyah, maupun lainnya," tukas dia.