Pemerintah Dikritik Masih Lemah Usut Kasus Hukum Besar

VIVA.co.id - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai pemerintahan Jokowi lemah ketika mengawal kasus-kasus hukum besar di Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam konteks eksekusi mati terpidana narkoba Freddy Budiman.

"Ada yang bilang kenapa tak dibongkar, dibuka dipublik dari tahun lalu (pengakuan Freddy ada keterlibatan aparat hukum dalam peredaran narkoba)? Saya menunggu momentumnya," kata Haris di YLBHI, Jakarta, Minggu, 31 Juli 2016.

Ia mengatakan pada eksekusi gelombang satu dan dua, nama Freddy Budiman tak menjadi terpidana mati yang akan dieksekusi. Tapi setelah Freddy disebutkan dalam eksekusi mati gelombang ketiga ia baru mengambil momentum tersebut.

"Begitu ada kepastian minggu ini, Senin sore saya telepon Johan Budi. Saya bilang, saya sedikit marah, tak bisa orang main eksekusi saja si Jaksa Agung itu. Orang harus lihat kasus per kasus apa kejahatannya. Saya sebutkan soal Freddy Budiman, dia kaget dan telepon lagi Kamis," lanjut Haris.

Ia menegaskan sudah menempuh beberapa hal untuk memperkuat keterangannya soal Freddy. Tapi Freddy malah dieksekusi. Ia pun menyesali eksekusi tersebut karena Freddy sebenarnya bisa menjadi saksi untuk menyebut nama dan menunjuk muka petinggi aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam bisnis peredaran narkoba.

"Tapi hari ini tetap bisa dilakukan. Saya sudah melakukan identifikasi beberapa orang, yamg menurut saya ini merupakan bagian rutinitas kejahatan narkoba ini. Ini hanya soal kemauan dan keberanian," kata Haris.

(ren)